Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan mengenai pajak royalti lagu semakin hangat diperbincangkan. Kebijakan pemerintah untuk mengenakan pajak pada pendapatan royalti musisi dianggap sebagai langkah untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil dan transparan dalam industri musik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan musisi independen yang penghasilannya tidak stabil.
Royalti dari karya musik adalah salah satu pendapatan utama bagi musisi dan pencipta lagu. Dalam konteks global, pajak royalti sering kali menjadi sumber pemasukan negara sekaligus alat untuk menata industri musik secara lebih terorganisasi. Sebuah studi menunjukkan bahwa kebijakan pajak dapat meningkatkan transparansi dalam pendistribusian royalti dan meminimalisasi potensi kecurangan.
Namun, dampak negatif juga dirasakan, terutama oleh musisi kecil yang merasa bahwa beban pajak dapat mengurangi pendapatan mereka yang sudah minim. Dalam kasus negara berkembang seperti Sri Lanka, misalnya, sistem royalti sering kali dianggap kurang adil tanpa adanya regulasi yang kuat dan transparan .
Salah satu tantangan besar dalam penerapan pajak royalti adalah kompleksitas dalam menentukan nilai yang tepat. Sebuah penelitian mencatat bahwa pajak royalti di beberapa negara Eropa sering kali menjadi alat kompetisi pajak antar-negara, sehingga menyulitkan negara-negara tersebut untuk menerapkan sistem yang adil secara universal .
Di Indonesia, pajak royalti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menyebutkan bahwa pendapatan royalti termasuk ke dalam objek pajak penghasilan (PPh). Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, royalti dikenakan pajak sebesar 15% dari jumlah bruto, dan pihak yang melakukan pembayaran wajib memotong pajak tersebut sebelum mendistribusikannya kepada penerima royalti. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua bentuk penghasilan, termasuk royalti dari hak cipta musik, dapat dikenakan pajak dengan adil. Meski demikian, implementasi aturan ini masih menghadapi kendala dalam hal edukasi bagi musisi dan penguatan mekanisme pelaporan pajak.
Selain itu, tantangan lainnya muncul dari lemahnya pengawasan terhadap distribusi royalti yang sering kali tidak merata. Di banyak negara, termasuk Indonesia, masalah transparansi dan akurasi pendistribusian royalti masih menjadi sorotan. Penerapan teknologi seperti blockchain telah disebutkan sebagai salah satu solusi potensial untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien. Blockchain dapat memastikan setiap transaksi royalti tercatat dengan jelas, meminimalkan kemungkinan kesalahan atau manipulasi dalam proses distribusi .
Dalam peraturan internasional, banyak negara telah mulai menyesuaikan tarif pajak royalti untuk mendorong iklim investasi yang lebih kompetitif. Di Uni Eropa, misalnya, beberapa negara mengadopsi “IP Box Regimes,” yaitu skema pajak khusus untuk royalti dari kekayaan intelektual dengan tarif rendah guna menarik perusahaan berbasis inovasi. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena menguntungkan korporasi besar dibandingkan pencipta individual.
Di sisi lain, tarif pajak yang tinggi juga dapat memicu beberapa musisi untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Studi menunjukkan bahwa sistem pajak royalti sering kali menjadi beban berat bagi musisi yang berada dalam tahap awal karier. Sebagai contoh, negara-negara yang menerapkan sistem royalti progresif berdasarkan tingkat pendapatan menunjukkan hasil yang lebih adil karena beban pajak lebih rendah untuk musisi kecil, sementara tarif lebih tinggi dikenakan pada artis besar yang memiliki pendapatan signifikan dari royalty.
Sistem perpajakan di Indonesia menghadapi tantangan utama berupa pelaporan yang kurang transparan dalam distribusi royalti. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pendistribusian royalti sering kali tidak akurat, sehingga penerimaan pajak dari sektor ini menjadi tidak maksimal. Teknologi seperti blockchain dapat menjadi solusi dengan menciptakan transparansi lebih baik dalam pencatatan transaksi royalti, sehingga setiap pendapatan dapat terlacak dengan jelas.
Selain itu, beban pajak yang dirasakan oleh musisi independen menjadi salah satu kendala utama. Dalam hal ini, pemberian insentif pajak atau pengurangan tarif untuk musisi dengan penghasilan rendah dapat menjadi langkah solutif. Beberapa negara telah mengadopsi sistem progresif, di mana tarif pajak ditentukan berdasarkan tingkat penghasilan penerima royalti. Model ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan inklusif bagi semua lapisan musisi.
Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pajak royalti, pemerintah perlu mengintegrasikan sistem pendataan dan pelaporan yang lebih modern. Digitalisasi proses pelaporan pajak, seperti pengembangan platform daring untuk pencatatan royalti, dapat membantu mengurangi risiko kebocoran pendapatan. Selain itu, kerjasama antara lembaga pemerintah dan asosiasi musisi dapat mempercepat edukasi terkait kewajiban perpajakan, sehingga musisi lebih siap dalam menjalankan tanggung jawab mereka.
