Home » Pajak Lainnya
Implikasi Peraturan Baru Terhadap Prosedur Pemeriksaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 14 Februari 2025, membawa sejumlah perubahan signifikan dalam prosedur pemeriksaan pajak. Perubahan ini mencakup tahapan pemeriksaan, hak-hak Wajib Pajak, serta jangka waktu yang diberikan dalam proses pemeriksaan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai implikasi dari peraturan baru ini.
Read More »Kemudahan Baru: DJP Resmi Buka Akses e-Faktur untuk Semua PKP!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah resmi membuka akses aplikasi e-Faktur client desktop bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 12 Februari 2025, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak…
Read More »Memahami Perbedaan Kurs Tengah BI dan Kurs Pajak
Kurs mata uang asing memainkan peranan penting dalam aktivitas ekonomi dan perpajakan, terutama di negara seperti Indonesia yang memiliki hubungan dagang internasional yang kuat. Kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing, yang dapat…
Read More »Skema Pajak Untuk Investor Pasar Modal: PPh Final Atas Saham Dan Obligasi
Pasar modal memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menjadi tempat bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dan bagi investor untuk mengembangkan portofolio mereka. Namun, seperti halnya aktivitas ekonomi lainnya, investasi di pasar modal juga dikenakan pajak….
Read More »Solusi Perpajakan: Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto Tanpa Pembukuan
Dalam upaya memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menawarkan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) sebagai alternatif perhitungan pajak penghasilan. Metode ini diatur dalam Peraturan…
Read More »Kenaikan PPN Tahun 2025 : Dampak pada Pajak Kegaiatan Membangun Sendiri (KMS)
Mulai tahun 2025, pemerintah Indonesia akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sebagai bagian dari kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada tarif PPN umum, tetapi juga akan…
Read More »Bayar Pajak, Tapi Nyicil? Kira-kira Bisa Gak Sih…
Siapa aja yang bisa mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak? Yaitu Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam hal likuiditas atau keadaan lain yang mengakibatkan kesulitan untuk membayar pajak.
Read More »Pengajuan SKB PPh Poput
SKB PPh Potput (Pasal 21, 22, 22 Impor dan 23) Untuk dapat memanfaatkan insenf pajak yang disediakan pemerintah, Wajib Pajak (WP) harus memenuhi syarat pengajuan, salah satunya Surat Keterangan Bebas PPh 23 untuk jenis insenf Pajak Penghasilan Pasal…
Read More »Cara Memanfaatkan Kredit Pajak Luar Negeri Untuk Wajib Pajak Pribadi di Indonesia
situasi di mana mereka harus membayar pajak dua kali—baik kepada negara tempat penghasilan diperoleh maupun kepada pemerintah Indonesia. Kondisi ini dikenal sebagai pajak berganda (double taxation). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas Kredit Pajak Luar Negeri…
Read More »Perbedaan Penggunaan Faktur Pajak Pembatalan Dan Faktur Pajak Pengganti
Dalam menjalankan bisnis di Indonesia, pengusaha tentu tidak asing dengan istilah faktur pajak. Dokumen ini adalah bukti resmi yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang atau jasa yang mereka jual….
Read More »