Home » Pajak Lainnya
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Ada Lagi?
PPh 21 yang sering kita sebut dengan pajak penghasilan yang dikenakan kepada pegawai maupun jasa perorangan kini mendapatkan angin segar bagi sebagian industri. Namun disisi lain hanya industri yang tercantum dalam peraturan yang hanya dapat memanfaatkan peraturan ini….
Read More »Coretax resmi gantikan E-Faktur lama, Apa saja yang harus disiapkan PKP?
Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus mengembangkan inovasi dalam transformasi digital melalui peluncuran sistem perpajakan terbaru yang disebut Coretax. Inisiatif ini menjadi langkah signifikan dalam usaha memperbarui administrasi pajak di Indonesia. Coretax dirancang untuk menggantikan sejumlah sistem terpisah seperti e-Faktur, e-Bupot, dan e-SPT yang selama ini digunakan oleh wajib…
Read More »Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Lebih Murah: PPN Ditanggung Pemerintah Sambut Libur Akhir Tahun
Secara umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. PPN memiliki karakteristik sebagai pajak tidak langsung yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir, termasuk dalam setiap transaksi jual…
Read More »Mengungkap Metode Baru Dalam Pembatasan Biaya Pinjaman: Bagaimana Ebitda Mempengaruhi Pajak Badan Di Indonesia?
Sistem perpajakan Indonesia terus berkembang, salah satunya melalui adaptasi rekomendasi internasional untuk mencegah penghindaran pajak yang dikenal sebagai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Salah satu bentuk yang lazim dari BEPS adalah thin capitalization, di mana perusahaan dengan…
Read More »Peran PMK 111 Tahun 2025 dalam Meningkatkan Efektivitas Sistem Self-Assessment Pajak
Sistem perpajakan Indonesia sejak lama menganut mekanisme self-assessment, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini diatur secara umum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan…
Read More »Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh Marketplace (PMK 37/2025)
Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau yang lebih dikenal dengan marketplace. Kebijakan…
Read More »Pajak Digital 2025: Tren Baru PPN Atas Transaksi Online dan Kripto
Ekonomi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Aktivitas masyarakat kini semakin erat kaitannya dengan layanan digital, mulai dari belanja melalui e-commerce, penggunaan aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari, hingga kepemilikan dan perdagangan aset kripto….
Read More »Bisnis E-commerce Makin Laris? Ini Kewajiban Pajaknya
Di era digital seperti sekarang, belanja online sudah menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Di balik ramainya transaksi, para pemilik online shop juga punya tanggung jawab pajak yang tidak boleh diabaikan. Masih banyak pelaku online shop yang beranggapan…
Read More »Lakukan Hal Ini Apabila Menerima SP2DK
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah salah satu instrumen utama yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengawasi dan memantau kepatuhan wajib pajak. Surat ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib…
Read More »Polemik Pajak Royalti Lagu: Apa Dampaknya Bagi Musisi Tanah Air?
Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan mengenai pajak royalti lagu semakin hangat diperbincangkan. Kebijakan pemerintah untuk mengenakan pajak pada pendapatan royalti musisi dianggap sebagai langkah untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil dan transparan dalam industri musik. Namun, kebijakan ini…
Read More »