Home » Pajak Lainnya
Penerapan Joint Endorsement
Berdasarkan PP 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas (KPBPB) disebutkan bahwa kawasan KPBPB merupakan kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak…
Read More »Portal Layanan DJP (Lanjutan)
Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-12/PJ.09/2021 mengenai Pengembangan Fitur Baru Dalam Aplikasi Layanan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak di Tahun 2021 telah melakukan pengembangan pada beberapa fitur yang terdapat pada website pajak.go.id antara lain:
Read More »Portal Layanan DJP
Kegiatan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan Wajib Pajak secara online melalui website yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu djponline.pajak.go.id. Syarat utama agar dapat mengakses website tersebut Wajib Pajak harus memiliki NPWP setelah itu dapat mengaktifkan akun…
Read More »Kenali Wajib Pajak Non Efektif
Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disebutkan jika NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang digunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan…
Read More »Apa itu E-Bupot Unifikasi?
Aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh…
Read More »Pelaporan SPT Tahunan Melalui E-Form dan E-Filing
Wajib Pajak terutama yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki kewajiban untuk melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu jumlah harta dan kewajiban melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan aplikasi perpajakan guna mempermudah administrasi perpajakan…
Read More »Pajak Karbon Mulai Berlaku 1 April 2022
Kementerian Keuangan RI telah menetapkan tonggak sejarah baru terkait dukungan pada perubahan iklim dunia. Pada 7 Oktober 2021, pajak karbon lahir melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan menambah sederetan kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendali…
Read More »Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Apakah Harus?
PPS adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta dan diatur berdasarkan PMK-196/PMK.03/2021. PPS dilaksanakan pada 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022….
Read More »Ringkasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Lanjutan ….. Bab IV Pajak Pertambahan Nilai (PPN) UU HPP mengatur tentang pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN, tarif PPN, serta kemudahan PPN. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan…
Read More »Ringkasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun sistematika dalam UU HPP yang terdiri dari:
Read More »