Home » Pajak Lainnya

Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Hubungan Istimewa

Pada dasarnya, hubungan istimewa adalah terminologi regulasi domestik yang ada di Indonesia yang memiliki rujukan dengan konsep associated enterprise jika diterima secara global (Darussalam, Septriadi, & Kristiaji, 2013). OECD (2017) melalui Article 9 OECD Model Tax Convention on…

Read More »

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk PPh Badan

Berdasarkan UU PPh Pasal 1, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.  Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 UU PPh meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai…

Read More »

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan (7 – Pajak Dividen Pasca UU Cipta Kerja)

Salah satu berita baik bagi investor adalah mengenai pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak. Dividen dibebaskan dari pajak dengan persyaratan tertentu, maka secara otomatis nilai yang diterima oleh investor akan…

Read More »

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan (6 – Kriteria, Tata Cara, Dan Jangka Waktu Tertentu Untuk Investasi)

Pada perubahan UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja mengenai investasi menjadi sorotan investor mengenai bagaimana permasalahan aspek perpajakan atas investasi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang saham. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-18/PMK.03/2021 mengenai kriteria, tata cara,…

Read More »

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan (5 – Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi WNA))

Ketentuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA yang telah menjadi SPDN diatur dalam dasar hukum Pasal 7 dan 9 PMK Nomor 18/PMK.03/2021. Warga negara asing hanya akan dikenai pajak atas penghasilan…

Read More »

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan (4 – Tata Cara Permohonan Subjek Pajak Orang Pribadi)

Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak merupakan hal yang baru dalam aturan perpajakan. Pasal 4 PMK Nomor 18/PMK.03/2021 menjelaskan tata cara untuk memperoleh surat keterangan tersebut, yaitu:

Read More »

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan (3 – Subjek Pajak Orang Pribadi)

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di bagian ketujuh tentang perpajakan, pada Pasal 111 ada perubahan dalam aturan mengenai subjek pajak yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada PMK Nomor 18/PMK.03/2021 yang…

Read More »

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan (2 – Bunga Obligasi Turun Menjadi 10%)

Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Upaya untuk mewujudkan cipta…

Read More »

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan (1 – Gambaran Umum)

Pada peraturan UU Cipta Kerja yang mulai berlaku sejak Februari 2021, klaster perpajakan merupakan salah satu bagian yang paling disorot karena adanya perubahan sekaligus dalam tiga Undang-Undang Perpajakan Indonesia. UU Perpajakan tersebut adalah UU pasal 111 (mengubah UU…

Read More »

Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pihak Pengelolanya

Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih dikenal dengan PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya….

Read More »