Home » Pajak Lainnya
Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pihak Pengelolanya
Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih dikenal dengan PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya….
Read More »PPh 25 Untuk UMKM Tahun 2021 cukup RP. 0 ,-
Pada tahun 2021 apakah UMKM tidak perlu bayar pajak?
Read More »Mulai 21 Desember 2020, Penetapan dan Pengaktifan Wajib Pajak Non Efektif Tidak Perlu ke KPP
Mulai tanggal 21 Desember 2020, Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif tidak perlu datang ke KPP dan dapat dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran live chat Kring Pajak pada situs…
Read More »Pelaporan PPN Cabang Dengan Status PKP Dipusatkan
Pemusatan PPN adalah pemilihan tempat penerbitan dan pengkreditan faktur pajak. Tempat yang dipilih sebagai pemusatan juga berfungsi sebagai tempat pelaporan SPT masa PPN. Latar Belakang munculnya pemusatan PPN karena adanya Pengusaha Kena Pajak yang memiliki banyak cabang. Untuk…
Read More »UU Ciptaker Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disetujui sebagai Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung DPR RI Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2020 yang kemudian…
Read More »Syarat Penjualan Barang Ke Pemerintah Tidak Dipungut PPN dan PPnBM Oleh Pemerintah
Pemerintah memberikan kemudahan, mendorong kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan pelayanan kepada instansi pemerintah dengan melakukan penyesuaian tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak bagi instansi…
Read More »Perhitungan Sanksi Pajak Terbaru KMK Nomor 52/KM.10/2020
Sehubungan dengan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pemerintah menyadari bahwa untuk memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kemudahan berusaha bagi Wajib Pajak, diperlukan penyesuaian besaran tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa…
Read More »UU Cipta Kerja, Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan (PPN)
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja beberapa waktu lalu ramai dibicarakan dan pada 2 November 2020 telah resmi disahkan dan diundangkan sebagai Undang – Undang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law Cipta Kerja. UU Omnibus Law…
Read More »Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Kepada Konsultan Pajak
Pemerintah menyadari bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam pemberian pelayanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Keuangan guna mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara dari sektor…
Read More »Direktur Jenderal Pajak Kembali Menunjuk Pemungut PPN PMSE
Terhitung mulai 1 Juli 2020, pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (Perdagangan melalui Sistem Elektronik disingkat PMSE) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah sebelumnya Direktur Jenderal Pajak menunjuk…
Read More »