Surat Keterangan untuk UMKM PPh Final 0,5%

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 atau PP 23 efektif berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 mengenai pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Salah satu ketentuan barunya adalah Wajib Pajak yang dikenai Pajak UMKM saat bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, wajib mengajukan permohonan Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Surat Keterangan Wajib Pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 ini berbeda dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Wajib Pajak yang telah melakukan transaksi dengan pemotong pajak atas PPh Final tarif sebesar 0,5% terutang mendapatkan Surat Keterangan. Pelunasan pajak terutang yaitu dengan cara dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak.

Bagaimana cara memperoleh surat keterangan? Wajib Pajak yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/ atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final dapat memperoleh surat keterangan dengan mengajukan permohonan Surat Keterangan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban SPT Tahunan. Adapun persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan yaitu, Permohonan Surat Keterangan dan Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir.

Berapa lama UMKM dapat menerima Surat Keterangan dan berapa lama masa berlakunya? Jangka Waktu Penyelesaian Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Wajib Pajak diterima 3 secara lengkap dan masa berlaku Surat Keterangan dijabarkan sebagai berikut:

  • Surat Keterangan ini berlaku paling lama: 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma dan 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan,
  • Masa berlaku Surat Keterangan dikecualikan apabila : Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan dan/ atau Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Demikian penjelasan mengenai ketentuan Surat Keterangan Wajib pajak UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018. Selain itu, adapun peraturan Terkait mengenai PP 23 dan Surat keterangan selengkapnya dapat dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaraan Bruto Tertentu.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan isi kolom komentar dibawah. Pertanyaan Anda akan dijawab Konsultan Pajak.

You May Also Like

About the Author: Friska Prisillia

6 Comments

  1. Anak saya punya toko jualan asesories motor di bandung dan juga online sejak tahun 2017. Dari tahun 2017 setiap bulannya per tgl 15 selalu membayar pajak pph final sebesar 1% dari omzet. Sejak thn 2018 dgn adanya PP 23, berubah menjadi 0,5% dari omzet.
    Adapun penghasilan per tahun masih dibawah 4,8 milyar.
    Pertanyaannya:
    1. Apkh usaha anak saya termasuk umkm?
    2. Dengan adanya PP23 ini, apa yg hrs dilakukan agar memperoleh hak membayar 0,5% selama 7 tahun?
    3. Saat ini ada PMK 44 thn 2020, dimana umkm atau usaha perorangan yg penghasilan pertahunnya s/d 4,8 milyar mdpt insentif bebas pajak pph final selama 6 bulansejak bln april 2020 s/d sept 2020. Untuk itu bgmn caranya untuk mendapatkan hak bebas pajak tersebut? Apkh secara otomatis tdk bayar atau bgmn syaratnya? Mhn penjelasan detailnya

    Terimakasih

    1. 1. Ya betul
      2. Tidak perlu melakukan apa-apa, sudah otomatis, jika mau beralih tarif baru ada pengajuannya
      3. Insentif diajukan dengan masuk ke djponline menu KSWP untuk mendapatkan Surat Keterangan PP 23, dengan terlebih dahulu sudah lapor SPT Tahunan

  2. Perusahaan baru berdiri Feb 2020, selama ini perusahaan membayar PPh final 0,5% utk tiap transaksinya. Setelah sy baca, ternyata harus mengajukan surat keterangan. Pertanyaan sy:
    1. sy sdh byr o,5% walaupun blm punya surat keterangan, apakah bermasalah nantinya?
    2. Untuk mengajukan surat keterangan salah satu syaratnya hrs melaporkan SPT Tahunan. Sementara prshn baru berdiri, jd blm ada SPT tahunan, jadi apakah bisa mengajukan surat keterangan? gantinya SPT tahunan apa?

    Terima kasih

    1. 1. pengajuan surat keterangan sifatnya tidak wajib, jadi tidak ada masalah
      2. jika baru ber-NPWP pada tahun 2020 maka tidak perlu dokumen SPT Tahunan jika permohonan surat keterangan dilakukan pada tahun ini dan tidak perlu ada dokumen apa-apa sebagai penggantinya

      Secara sederhana, surat keterangan hanya akan digunakan jika kita akan dipotong oleh lawan transaksi, sehingga lawan transaksi memotong pajak dengan tarif 0,5%, namun selama semua setoran PPh final dilakukan dengan setor sendiri maka tidak ada surat keterangan tidak masalah

  3. Perusahaan kami memiliki Sk PPh 23 final 0,5% yang digunakan untuk setiap transaksi. Surat keterangan ini berlaku sampai 31 Desember 2020.
    apakah harus memperpanjang atau mengajukan ulang lagi?
    Bagaimana caranya?

    1. ini yg dimaksud PP 23 kan ya? soalnya yg ditanyakan tertulis PPh 23 dan itu jadi beda lagi ceritanya

      jika terkait PP 23 maka tiap tahun pajak baru kita perlu cek lagi apakah di tahun berikutnya kita masih bisa menggunakan PP 23 lagi atau tidak, cocokan dengan batasannya karena penggunaan PP 23 ada batasan waktu dan batasan jumlah omset

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *