Cara Memanfaatkan Kredit Pajak Luar Negeri Untuk Wajib Pajak Pribadi di Indonesia
situasi di mana mereka harus membayar pajak dua kali—baik kepada negara tempat penghasilan diperoleh maupun kepada pemerintah Indonesia. Kondisi ini dikenal sebagai pajak berganda (double taxation). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas Kredit Pajak Luar Negeri…
Read More »Perbedaan Penggunaan Faktur Pajak Pembatalan Dan Faktur Pajak Pengganti
Dalam menjalankan bisnis di Indonesia, pengusaha tentu tidak asing dengan istilah faktur pajak. Dokumen ini adalah bukti resmi yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang atau jasa yang mereka jual….
Read More »Kapankah Perusahaan Wajib Menyusun TP Doc?
Transfer Pricing Documentation (PMK 172/2023 Pasal 1 Angka 12) Transfer Pricing Documentation (TP Doc) adalah dokumen yang disusun oleh wajib pajak (WP) yang berisi data dan/atau informasi untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan…
Read More »Kapan Wajib Pajak Harus Menggunakan Pembukuan atau Pencatatan?
Pembukuan dan pencatatan perpajakan adalah dua mekanisme penting dalam sistem perpajakan yang memiliki tujuan utama yang sama: mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Keduanya memberikan landasan bagi wajib pajak untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP), pajak pertambahan…
Read More »Biaya Perbaikan Harta Berwujud Dalam Rangka Penyusutan
Penyusutan Harta Berwujud dan/atau AmorƟsasi Harta Tak Berwujud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023. Dimana dalam peraturan terbaru tersebut memuat tentang:
Read More »Apa Perbedaan Antara Wakil Pajak Dan Kuasa Pajak?
Jika seorang Wajib Pajak (WP) kurang memahami peraturan perpajakan, WP memiliki opsi untuk menunjuk wakil atau kuasa untuk membantu mengurus kewajiban perpajakan. Berikut penjelasan lebih detail mengenai perbedaan antara Wakil Pajak dan Kuasa Pajak:
Read More »Rekening Dengan Saldo 1 Miliar, Apakah Langsung Diawasi Oleh Direktorat Jenderal Pajak?
Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024, lembaga keuangan pelapor diwajibkan untuk secara otomatis menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewajiban ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di…
Read More »Pajak UMKM perlu Dikelola Dengan Cerdas: Panduan Untuk Pengusaha Muda
Halo para pengusaha muda UMKM yang sedang membangun bisnis! Pajak mungkin terdengar seperti topik yang membosankan, tetapi pemahaman yang baik tentang perpajakan adalah kunci untuk menjaga bisnis Anda tetap berjalan lancar dan legal. Dalam artikel ini, kita akan…
Read More »NPWP Format Baru 16 Digit Mulai Berlaku. Format Lama Sudah Tidak Bisa Digunakan?
Mulai 1 Juli 2024, NPWP format 16 digit serta Normor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sudah dapat digunakan untuk layanan administrasi DJP. Sehingga nantinya cukup menggunakan NIK saja. Perubahan format NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit dilakukan…
Read More »Apakah Pajak Berlaku Bagi Mahasiswa Magang?
Bagi beberapa perguruan tinggi atau Universitas, magang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tingkat akhir untuk menyelesaikan pendidikan mereka sebelum mendapatkan gelar.
Read More »