Simak Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan UU HPP

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2018 penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak…

Read More »

Simak! Berikut Ini Jasa Yang Dikenakan PPN Menurut PMK Terbaru

Berdasarkan PMK No. 71/PMK.03/2022 pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa kena pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. Jasa kena pajak yang dikenakan PPN meliputi: Jasa pengiriman paket Jasa biro perjalanan wisata…

Read More »

Kripto Kena Pajak Berdasarkan PMK 68/Pmk.03/2022, Simak Perhitungannya!

Berdasarkan Pasal 4 (14) PMK 68/PMK.03/2022 aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer,  dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa…

Read More »

Simak Perhitungan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 pada Fintech Menurut PMK 69/PMK.03/2022

Berdasarkan PMK 69/PMK.03/2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial penghasilan berupa bunga pinjaman dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam dikenakan pajak penghasilan. Dalam Bab II pelaku pada layanan pinjam meminjam terdiri dari pemberi pinjaman,…

Read More »

Simak ! PMK Baru Mengatur Fintech Mulai Tanggal 1 Mei 2022

Menurut UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) tarif PPN sebesar 11% mulai dikenakan tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Menurut PMK No. 69/PMK.03/2022 tarif PPN sebesar 11% dan…

Read More »

Penerapan Joint Endorsement

Berdasarkan PP 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas (KPBPB) disebutkan bahwa kawasan KPBPB merupakan kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak…

Read More »

Portal Layanan DJP (Lanjutan)

Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-12/PJ.09/2021 mengenai Pengembangan Fitur Baru Dalam Aplikasi Layanan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak di Tahun 2021 telah melakukan pengembangan pada beberapa fitur yang terdapat pada website pajak.go.id antara lain:

Read More »

Portal Layanan DJP

Kegiatan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan Wajib Pajak secara online melalui website yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu djponline.pajak.go.id. Syarat utama agar dapat mengakses website tersebut Wajib Pajak harus memiliki NPWP setelah itu dapat mengaktifkan akun…

Read More »

Kenali Wajib Pajak Non Efektif

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007  mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disebutkan jika NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang digunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan…

Read More »

Apa itu E-Bupot Unifikasi?

Aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh…

Read More »