PPN Atas Jasa Tenaga Kerja
Termasuk dalam pengertian tenaga kerja adalah peserta magang yang melakukan kegiatan pemagangan menurut (pasal 1 ayat (3) PMK 83/PMK.03/2012). Outsourcing adalah penggunaan jasa tenaga kerja dari pihak ketiga untuk mengisi posisi yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Hal ini…
Read More »Ini yang Harus Dilakukan Secara Perpajakan Jika Perusahaan Rugi
Dalam dunia bisnis, kerugian adalah kondisi yang tak dapat dihindari pada situasi tertentu. Namun, penting bagi perusahaan untuk mengetahui bagaimana mengelola kerugian ini secara perpajakan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus mengoptimalkan potensi keuntungan di masa…
Read More »Skema Pajak Untuk Investor Pasar Modal: PPh Final Atas Saham Dan Obligasi
Pasar modal memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menjadi tempat bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dan bagi investor untuk mengembangkan portofolio mereka. Namun, seperti halnya aktivitas ekonomi lainnya, investasi di pasar modal juga dikenakan pajak….
Read More »Solusi Perpajakan: Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto Tanpa Pembukuan
Dalam upaya memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menawarkan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) sebagai alternatif perhitungan pajak penghasilan. Metode ini diatur dalam Peraturan…
Read More »Kenaikan PPN Tahun 2025 : Dampak pada Pajak Kegaiatan Membangun Sendiri (KMS)
Mulai tahun 2025, pemerintah Indonesia akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sebagai bagian dari kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada tarif PPN umum, tetapi juga akan…
Read More »Bayar Pajak, Tapi Nyicil? Kira-kira Bisa Gak Sih…
Siapa aja yang bisa mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak? Yaitu Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam hal likuiditas atau keadaan lain yang mengakibatkan kesulitan untuk membayar pajak.
Read More »Pengajuan SKB PPh Poput
SKB PPh Potput (Pasal 21, 22, 22 Impor dan 23) Untuk dapat memanfaatkan insenf pajak yang disediakan pemerintah, Wajib Pajak (WP) harus memenuhi syarat pengajuan, salah satunya Surat Keterangan Bebas PPh 23 untuk jenis insenf Pajak Penghasilan Pasal…
Read More »Cara Memanfaatkan Kredit Pajak Luar Negeri Untuk Wajib Pajak Pribadi di Indonesia
situasi di mana mereka harus membayar pajak dua kali—baik kepada negara tempat penghasilan diperoleh maupun kepada pemerintah Indonesia. Kondisi ini dikenal sebagai pajak berganda (double taxation). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas Kredit Pajak Luar Negeri…
Read More »Perbedaan Penggunaan Faktur Pajak Pembatalan Dan Faktur Pajak Pengganti
Dalam menjalankan bisnis di Indonesia, pengusaha tentu tidak asing dengan istilah faktur pajak. Dokumen ini adalah bukti resmi yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang atau jasa yang mereka jual….
Read More »Kapankah Perusahaan Wajib Menyusun TP Doc?
Transfer Pricing Documentation (PMK 172/2023 Pasal 1 Angka 12) Transfer Pricing Documentation (TP Doc) adalah dokumen yang disusun oleh wajib pajak (WP) yang berisi data dan/atau informasi untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan…
Read More »