Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan (5 – Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi WNA))

Ketentuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA yang telah menjadi SPDN diatur dalam dasar hukum Pasal 7 dan 9 PMK Nomor 18/PMK.03/2021. Warga negara asing hanya akan dikenai pajak atas penghasilan…

Read More »

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan (4 – Tata Cara Permohonan Subjek Pajak Orang Pribadi)

Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak merupakan hal yang baru dalam aturan perpajakan. Pasal 4 PMK Nomor 18/PMK.03/2021 menjelaskan tata cara untuk memperoleh surat keterangan tersebut, yaitu:

Read More »

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan (3 – Subjek Pajak Orang Pribadi)

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di bagian ketujuh tentang perpajakan, pada Pasal 111 ada perubahan dalam aturan mengenai subjek pajak yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada PMK Nomor 18/PMK.03/2021 yang…

Read More »

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan (2 – Bunga Obligasi Turun Menjadi 10%)

Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Upaya untuk mewujudkan cipta…

Read More »

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan (1 – Gambaran Umum)

Pada peraturan UU Cipta Kerja yang mulai berlaku sejak Februari 2021, klaster perpajakan merupakan salah satu bagian yang paling disorot karena adanya perubahan sekaligus dalam tiga Undang-Undang Perpajakan Indonesia. UU Perpajakan tersebut adalah UU pasal 111 (mengubah UU…

Read More »

Perubahan Atas PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Dikarenakan dampak pandemik COVID-19 telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan termasuk terhadap perekonomian Indonesia, Pemerintah Indonesia merasa bahwa pemberian insentif perpajakan masih diperlukan. Pemberian insentif perpajakan sendiri harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu…

Read More »

Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pihak Pengelolanya

Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih dikenal dengan PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya….

Read More »

PPh 25 Untuk UMKM Tahun 2021 cukup RP. 0 ,-

Pada tahun 2021 apakah UMKM tidak perlu bayar pajak?

Read More »

Mulai 21 Desember 2020, Penetapan dan Pengaktifan Wajib Pajak Non Efektif Tidak Perlu ke KPP

Mulai tanggal 21 Desember 2020, Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif tidak perlu datang ke KPP dan dapat dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran live chat Kring Pajak pada situs…

Read More »

Pelaporan PPN Cabang Dengan Status PKP Dipusatkan

Pemusatan PPN adalah pemilihan tempat penerbitan dan pengkreditan faktur pajak. Tempat yang dipilih sebagai pemusatan juga berfungsi sebagai tempat pelaporan SPT masa PPN. Latar Belakang munculnya pemusatan PPN karena adanya Pengusaha Kena Pajak yang memiliki banyak cabang. Untuk…

Read More »