Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemahaman mengenai status subjek pajak tidak lagi semata-mata didasarkan pada kewarganegaraan seseorang. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ketentuan yang berlaku, di mana seorang Warga Negara Asing (WNA) dapat dikategorikan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti berdomisili atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sebaliknya, sebuah konsep yang mungkin kurang familiar bagi sebagian masyarakat adalah bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) pun dapat menyandang status sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Kondisi ini diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021, yang memberikan panduan jelas mengenai kapan seorang WNI dapat dianggap sebagai wajib pajak di luar yurisdiksi fiskal Indonesia.
PMK 18/2021 menggarisbawahi bahwa seorang WNI akan ditetapkan sebagai SPLN apabila memenuhi dua kriteria utama: keberadaan fisik di luar Indonesia melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta pemenuhan serangkaian persyaratan yang menunjukkan keterikatan yang signifikan dengan negara atau yurisdiksi lain. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa status SPLN diberikan kepada WNI yang memang memiliki pusat kehidupan dan kepentingan ekonomi di luar Indonesia, bukan sekadar melakukan perjalanan singkat atau memiliki kepentingan sementara di negara lain.
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh WNI untuk ditetapkan sebagai SPLN terbagi menjadi beberapa poin penting yang bersifat kumulatif dan hierarkis. Syarat pertama hingga ketiga harus dipenuhi secara berjenjang, yang berarti pemenuhan syarat berikutnya bergantung pada terpenuhinya syarat sebelumnya. Syarat pertama adalah bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang jelas bukan merupakan tempat persinggahan sementara. Hal ini mengimplikasikan adanya niat untuk menetap dan menjadikan tempat tersebut sebagai kediaman utama. Syarat kedua berkaitan dengan pusat kegiatan utama WNI yang berlokasi di luar Indonesia, yang ditunjukkan melalui adanya keterikatan pribadi, ekonomi, dan sosial yang lebih kuat di negara lain. Indikator dari keterikatan ini meliputi keberadaan suami atau istri, anak-anak, dan/atau keluarga terdekat yang bertempat tinggal di luar Indonesia, sumber penghasilan yang mayoritas berasal dari luar Indonesia, dan/atau keanggotaan dalam organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, atau kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah negara setempat. Syarat ketiga adalah keberadaan tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia, yang semakin memperkuat indikasi bahwa WNI tersebut memiliki kehidupan yang berpusat di negara lain.
Selain ketiga syarat berjenjang tersebut, terdapat dua syarat lain yang bersifat wajib dipenuhi. Syarat keempat adalah WNI harus menjadi subjek pajak dalam negeri atau yurisdiksi lain. Status ini harus dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau dokumen lain yang sah yang diterbitkan oleh otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain tersebut. Dokumen ini memiliki ketentuan format yang spesifik, yaitu harus menggunakan bahasa Inggris, mencantumkan informasi minimal seperti nama lengkap WNI, tanggal penerbitan, periode berlaku paling sedikit 6 bulan sebelum tanggal permohonan penetapan SPLN kepada Direktur Jenderal Pajak, dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari otoritas pajak negara atau yurisdiksi yang bersangkutan. Keberadaan surat keterangan domisili ini menjadi bukti formal pengakuan WNI sebagai wajib pajak di negara lain.
Syarat kelima yang juga bersifat wajib adalah WNI yang bersangkutan harus telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama masih berstatus sebagai SPDN di Indonesia. Selain itu, WNI tersebut juga harus telah memperoleh surat keterangan yang menyatakan bahwa dirinya memenuhi persyaratan untuk menjadi SPLN, yang diterbitkan secara resmi oleh Direktur Jenderal Pajak. Surat keterangan dari otoritas pajak Indonesia ini menjadi konfirmasi final atas pemenuhan seluruh persyaratan dan perubahan status wajib pajaknya.
Dengan adanya ketentuan yang jelas dan terstruktur ini, Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk memberikan kepastian hukum terkait status perpajakan WNI yang memiliki aktivitas dan kepentingan ekonomi di luar negeri. Proses penetapan status SPLN bagi WNI ini memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap PMK 18/2021 serta kesediaan WNI untuk memenuhi seluruh persyaratan dan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan sesuai dengan prinsip domisili, di mana individu dikenakan pajak di negara tempat mereka memiliki keterikatan ekonomi dan sosial yang paling signifikan, terlepas dari kewarganegaraannya. Oleh karena itu, bagi WNI yang telah lama berdomisili dan memiliki pusat kegiatan di luar Indonesia, pemahaman dan pemenuhan ketentuan ini menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat dan menghindari potensi permasalahan di kemudian hari. Proses ini juga mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap kedaulatan fiskal negara lain dan pentingnya kerjasama internasional dalam bidang perpajakan.
