Dalam konteks perpajakan di Indonesia, pengaturan kewajiban pajak atas penjualan emas telah menjadi sorotan seiring meningkatnya harga emas secara signifikan di pasar global. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023, pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur perpajakan bagi pelaku usaha di sektor emas perhiasan, meliputi pabrikan, pedagang, hingga konsumen akhir. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini.
Pihak yang menjadi subjek pajak dalam aturan ini meliputi produsen, pedagang, dan konsumen akhir emas perhiasan. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi emas perhiasan, melakukan transaksi jual beli, serta menawarkan layanan yang berhubungan. Pedagang adalah pihak yang melakukan aktivitas jual beli emas perhiasan, baik dalam skala distributor, grosir, maupun eceran. Sementara itu, konsumen akhir adalah individu atau entitas yang membeli emas perhiasan untuk konsumsi langsung tanpa tujuan usaha lebih lanjut. Berdasarkan PMK 48/2023, pabrikan dan pedagang emas perhiasan diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), terlepas dari nilai omzet yang diperoleh, bahkan jika omzet tahunan mereka belum mencapai Rp 4,8 miliar. Hal ini menunjukkan pendekatan tegas pemerintah dalam mengatur perpajakan di sektor emas perhiasan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Selain pengukuhan sebagai PKP, pabrikan dan pedagang emas perhiasan juga memiliki kewajiban untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan emas perhiasan. Kewajiban ini berlaku dengan tarif sebesar 0,25% dari harga jual emas perhiasan. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam PMK 48/2023, yaitu penjualan emas perhiasan kepada konsumen akhir, Wajib Pajak (WP) yang dikenai PPh final sesuai PP-55/2022, serta WP yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlakuan pajak yang lebih adil, terutama bagi konsumen akhir yang tidak menggunakan emas perhiasan untuk kegiatan usaha.
Melalui Peraturan PMK Nomor 48/2023, pemerintah mengatur kewajiban pajak atas transaksi penjualan emas perhiasan, termasuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penetapan tarif ini didasarkan pada jenis pelaku usaha yang terlibat dan dokumentasi pendukung dalam transaksi. Pedagang emas perhiasan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki dokumen atas pembelian atau impor emas perhiasan dikenakan tarif PPN efektif sebesar 1,1%, yang merupakan hasil perhitungan 10% dari tarif umum yang telah disesuaikan dengan koefisien tertentu. Sementara itu, bagi pedagang yang tidak memiliki dokumen pendukung, tarif yang berlaku lebih tinggi, yaitu 1,65% (15% x 11%).
Di sisi lain, jika transaksi dilakukan antara sesama pedagang atau dari pedagang kepada konsumen akhir, penerapan tarif ini memastikan adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengenaan pajak. Untuk transaksi antara pedagang atau dengan konsumen akhir tanpa dokumentasi yang memadai, tarif PPN yang lebih tinggi diberlakukan guna meminimalkan risiko penghindaran pajak. Sementara itu, PKP Pedagang Emas Perhiasan yang melakukan transaksi dengan pabrikan emas lainnya dikenakan PPN sebesar 0%, sebagai bentuk pembebasan untuk mendukung efisiensi dalam rantai distribusi. Pada tingkat pabrikan, PKP Pabrikan Emas Perhiasan yang menjual kepada pedagang emas atau pabrikan emas lainnya dikenakan tarif PPN efektif sebesar 1,1%, konsisten dengan perhitungan yang digunakan untuk pedagang. Namun, jika transaksi dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tarif yang dikenakan meningkat menjadi 1,65%, mencerminkan perlakuan yang sama dengan pedagang yang tidak memiliki dokumentasi. Ketentuan ini dirancang untuk mendorong akuntabilitas dalam penjualan langsung kepada konsumen dan memastikan bahwa setiap lapisan distribusi berkontribusi pada pendapatan pajak sesuai dengan regulasi.
Peraturan ini tidak hanya mendukung pengawasan fiskal yang lebih baik, tetapi juga memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk memastikan dokumentasi yang lengkap dalam setiap transaksi. Dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan bukti dokumentasi, pemerintah mendorong praktik bisnis yang transparan sekaligus meminimalkan celah penghindaran pajak di sektor emas perhiasan. Pengaturan yang lebih terperinci ini menjadi langkah penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan, terutama di tengah harga emas yang terus meningkat.
Pengenaan pajak pada sektor emas perhiasan juga mencerminkan upaya pemerintah untuk mengakomodasi kompleksitas pasar. Emas perhiasan sering kali diperdagangkan dalam berbagai rantai distribusi, dari pabrikan ke pedagang besar, hingga akhirnya dijual kepada konsumen akhir. Proses ini memerlukan pengaturan yang jelas untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi di setiap level transaksi tanpa menimbulkan beban ganda pada konsumen akhir. Selain itu, kehadiran SKB sebagai instrumen untuk menghindari pemungutan pajak ganda memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tertentu, sehingga dapat mendorong kepatuhan yang lebih baik.
Dalam implementasinya, kewajiban perpajakan bagi pabrikan dan pedagang emas perhiasan membutuhkan pengelolaan yang baik, termasuk dokumentasi transaksi penjualan yang lengkap dan akurat. Pabrikan dan pedagang wajib memastikan bahwa proses penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sesuai aturan. Hal ini tidak hanya mendukung kepatuhan hukum, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem usaha yang transparan dan berkelanjutan. Dengan harga emas yang terus meroket, pengelolaan perpajakan yang baik di sektor ini menjadi semakin penting untuk menjaga daya saing usaha sekaligus memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan negara.
