Begini Caranya Agar Jasa Tidak Dipotong Pajak Dengan Tarif 2%

Apakah anda pernah mengalami pemotongan Pajak atas penghasilan dari Jasa? Apakah harus ada pemotongan seperti itu? Bagaimana jika kita sudah membayar pajak sendiri berupa pajak UMKM dengan tarif 0,5%?

Untuk membahas semua poin itu mari kita urutkan dari poin paling awal, begini:

  1. Saat menerima penghasilan dari usaha jasa, pastikan entitas usaha apa yang anda gunakan. Sederhananya adalah dengan “bendera” apa anda menagih pembayaran jasa tersebut. Dalam perspektif pajak, entitas usaha ini menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam penentuan pengenaan pajaknya.
  2. Dalam kondisi ini entitas usaha yang menerima penghasilan atas jasa akan dibatasi pada badan atau perusahaan dengan berbagai jenis bentuknya
  3. Dari sisi pihak penerima penghasilan, pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima akan dibedakan menjadi 2 jenis tarif yang akan digunakan oleh 2 kelompok badan yang berbeda, yaitu badan dengan omset yang belum melebihi Rp 4,8 miliar per tahun dan badan dengan omset yang telah melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.
  4. Untuk badan dengan omset yang belum melebihi Rp 4,8 miliar per tahun maka atas penghasilan yang diterima akan dikenakan pajak dengan tarif 0,5% dari jumlah penghasilan bruto atau omset dan pada umumnya pajak ini akan dibayar sendiri.
  5. Jika pemberi penghasilan atas jasa ini adalah pihak badan juga maka pihak pembayar akan melakukan kewajiban pemotongan PPh dengan jenis PPh Pasal 23 tarif 2%.

Mari bandingkan poin 4 dengan poin 5. Penghasilan yang sedang dibahas adalah atas transaksi jasa yang sama atau hanya atas 1 kali transaksi saja, namun terlilhat akan dikenakan pajak 2 kali, yaitu pada sisi penerima penghasilan dan di sisi lain pemotongan oleh piha pemberi penghasilan. Apakah memang akan terjadi 2 kali pemajakan seperti itu? Jawabannya, mungkin iya dan mungkin juga tidak.

Apa yang disebutkan pada poin 5 biasa dikenal dengan PPh Potput atau pemotongan pajak yang memang sebenarnya ada dalam transaksi yang pembayarannya dilakukan oleh badan. Konteksnya mirip seperti adanya pemotongan pajak oleh perusahaan atas gaji yang dibayarkan kepada karyawan. Jika ini dilakukan maka pihak yang dipotong akan menerima bukti pemotongan dan sekaligus dapat dikatakan memiliki Kredit Pajak.

Kredit Pajak pada prinsipnya dapat menjadi pengurang pajak terutang pada SPT Tahunan PPh Badan dengan syarat entitas perusahaan dikenakan pajak berdasarkan tarif Pasal 17 atau Pasal 31 E yang secara umum tarif ini akan digunakan oleh perusahaan yang omsetnya melebihi Rp 4,8 miliar per tahun. Lalu bagaimana jika perusahaan kita tidak masuk dalam kriteria itu atau dengan kata lain masuk dalam kelompok yang omsetnya belum melebihi Rp 4,8 miliar?

Kewajiban melakukan pemotongan pajak melekat kepada pihak pemberi penghasilan, khususnya jenis entitas badan. Sehingga pihak pemberi penghasilan secara umum tetap akan melakukan pemotongan pajak dengan tarif 2% atau yang disebut pemotongan PPh Pasal 23 dengan tidak melihat bagaimana omset yang didapatkan oleh pihak penerima penghasilan atau penyedia jasa. Ini sangat wajar, karena urusan seberapa besar omset yang didapatkan oleh lawan transaksi juga tidak akan menjadi urusan pihak lain.

Di sisi yang lain, jika perusahaan kita masuk dalam kategori yang omsetnya belum melebihi Rp 4,8 miliar dan sekaligus juga dipotong PPh Pasal 23 maka jumlah pemotongan tersebut tidak akan dapat mengurangi atau diperhitungkan dengan pembayaran PPh Final UMKM 0,5% yang tetap harus dibayarkan. Namun, jika perusahaan kita saat menyampaikan tagihan pembayaran sekaligus juga dilampirkan dengan Surat Keterangan maka lawan transaksi tidak diijinkan melakukan pemotongan PPh 23 dengan tarif 2% melainkan melakukan pemotongan PPh Final dengan tarif 0,5%. Kemudian, dengan pemotongan 0,5% ini akan dapat mensubstitusi atau menggantikan pembayaran PPh Final UMKM yang seharusnya dibayarkan sendiri. Artinya, jika lawan transaksi tidak menerima Surat Keterangan maka akan melakukan pemotongan PPh 23 tarif 2% dan sebaliknya jika lawan transaksi menerima Surat Keterangan maka pemotongan dilakukan dengan tarif 0,5%.

Bagaimana caranya agar perusahaan yang omsetnya belum melebihi Rp 4,8 miliar dapat memperoleh Surat Keterangan? Berikut tahapan prosesnya (PMK-99/PMK.03/2018):

  1. Permohonan Surat Keterangan dapat disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
  2. Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:
    permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus;
    telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir dan memenuhi kriteria Subjek Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP 23 TAHUN 2018;
  3. Atas permohonan Surat Keterangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima Kepala KPP akan menerbitkan jawaban;
  4. Surat Keterangan berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan:
    7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
    4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
    3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
    5. Pengecualian jangka waktu berlakunya Surat Keterangan:
    Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan; dan/atau
    Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 TAHUN 2018.

Jika memang saat ini perusahaan masuk dalam kategori dengan omset belum melebihi Rp 4,8 miliar per tahun maka sudah seharusnya juga mengurus Surat Keterangan sehingga lawan transaksi dapat melakukan pemotongan dengan tepat dan pembayaran pajak yang akan kita lakukan juga dalam jumlah yang pas. Formulis pengajuan Surat Keterangan dapat dilihat pada tautan link https://flazztax.com/download-formulir-pajak/.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan isi kolom komentar dibawah. Pertanyaan Anda akan dijawab Konsultan Pajak kami

You May Also Like

About the Author: Admin FlazzTax.com

6 Comments

  1. Saya mengalami hal seperti ini, yang ingin saya tanyakan bagaimana pencatatan di jurnal jika terjadi kasus seperti disebutkan di atas? Pihak pemotong tetap mengenakan tarif 2% dan saya juga membayarkan yang tarif 0,5%? Terimakasih sebelumnya

    1. pada intinya terhadap pemotongan PPh 23 ini ada 2 pendekatan, opsi pertama apakah mau diperlakukan sebagai kredit pajak di SPT Tahunan sehingga di jurnal akan diakui dalam Neraca sebagai Pajak dibayar dimuka atau opsi kedua tidak diperlakukan sebagai kredit pajak di SPT Tahunan sehingga di jurnal akan diakui dalam Laba Rugi sebagai Beban Pajak

  2. Saya ingin bertanya, jika saya sudah mendapat suket sesuai PP46, lalu meminjam dana pada perusahaan lain dan dikenakan PPh 23 atas bunga pinjaman (15%). Apakah bisa diubah ke PPh Final Pasal 4 Ayat 2 (0.5%) atau tetap kena tarif 15%?
    Terimakasih.

    1. tentang pemotongan PPh 23 bunga ini maksudnya akan jadi siapa yg memotong dan siapa yg dipotong? jika dikaitkan bahwa kita adalah pihak yg meminjam maka kita lah yg akan membayar bunga sehingga kita lah yg memotong, jika begitu maka yg diperlukan suketnya lawan transaksi, jika sudah begitu maka pemotongannya jadi ke 0,5% PPh Final

      1. saya adalah pihak yang meminjam (maka yang membayar bunga), namun lawan transaksi bukanlah UMKM sehingga tidak memiliki suket. Apakah tetap 15%?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *