Kenali Pajak untuk TKI di Luar Negeri

Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima penghasilan. Tenaga kerja Indonesia dikatagorikan dalam dua bagian, yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) atau yang bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) atau yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. SPLN yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan UU PPh pasal 26/Tax Treaty.

Berikut adalah berbagai contoh kasus mengenai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN):

  • Kasus 1
    Sugiono adalah Warga Negara Indonesia. Dia bekerja di Jepang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Penghasilannya hanya bersumber dari pekerjaannya di Jepang saja. Dari penghasilannya di Jepang, Sugiono juga sudah dikenakan dan dipotong pajak disana.
    Maka dari kasus tersebut, Sugiono sudah bukan lagi termasuk Subjek Pajak Dalam Negeri, dengan begitu Sugiono sudah tidak dikenakan pajak penghasilan lagi di Indonesia dan tidak lagi perlu melaporkan SPT Tahunannya.
  • Kasus 2
    Mas Boy adalah Warga Negara Indonesia. Dia bekerja di Turki lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dari penghasilannya di Turki, Mas Boy juga sudah dikenakan dan dipotong pajak di sana. Sedangkan di Indonesia Mas Boy juga memperoleh penghasilan dari ruko yang dia sewakan.
    Maka dari kasus tersebut, Mas Boy dikategorikan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri. Mas Boy tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh. Namun, atas penghasilan sewa ruko tersebut, penyewa harus memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan sewa.
  • Kasus 3
    Pevita adalah Warga Negara Indonesia. Dia bekerja di Jerman selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain penghasilan di Jerman, Pevita juga masih mendapatkan penghasilan di Indonesia.
    Dari kasus di atas, Pevita harus tetap membayarkan pajaknya di Indonesia, cara membayarnya sama dengan wajib pajak dalam negeri pada umumnya, namun perpajakan dia di luar negeri bisa sebagai pengurang bagi pajak Pevita di Indonesia (kredit pajak luar negeri sesuai dengan Pasal 24 UU PPh).

Nah, dari beberapa contoh kasus yang sudah dijabarkan sebelumnya maka akan mudah dan paham bagaimana membedakan SPDN dan SPLN. Lalu bagaimana kewajiban perpajakan bagi tenaga kerja Indonesia?

Mudahnya dikenal dengan singkatan “DCSL” yakni daftar, catat, simpan dan lapor. Mari kita jabarkan satu per satu sebagai berikut:

  1. Daftar NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anda atau melalui e-Registration (https://ereg.pajak.go.id).
  2. Catat semua penghasilan yang di terima setiap bulannya di luar negeri seperti: gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, usaha dan sebagainya
  3. Simpan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan yang diterima dari Bendahara Pemberi Kerja.
  4. Mengisi dan melaporkan SPT Tahunan. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara online dengan mengakses Formulir SPT Elektronik (https://djponline.pajak.go.id).

Selain kewajiban, tenaga kerja Indonesia tentu saja memiliki hak perpajakan antara lain yaitu:

  1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak
  2. Hak ketika dilakukan pemeriksaan
  3. Hak atas kerahasiaan data wajib pajak
  4. Hak untuk menunda pelaporan SPT

Demikian penjelasan mengenai subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, sehingga dapat disimpulkan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia akan dikenai pajak berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia. Sedangkan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, tidak dikenakan pajak di Indonesia.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan isi kolom komentar dibawah. Pertanyaan Anda akan dijawab Konsultan Pajak.

You May Also Like

About the Author: Friska Prisillia

73 Comments

  1. saya sudah bekerja di kamboja kurang lebih selama 3 tahun dan penghasilan saya hanya dari gaji disini tanpa ada pemasukan apa pun di indonesia. tapi saya memiliki npwp karena sebelum bekerja disini saya sempat bekerja di bank swasta indonesia. pertanyaan :
    1. apakah saya tetap harus bayar pajak npwp? ( selama saya bekerja disini saya tidak pernah bayar pajak npwp and lapor SPT tahunan).
    2. jika saya tidak wajib bayar pajak karena penghasilan saya murni dari luar negeri. ketika saya balik ke indonesia dan mau membeli rumah dan mobil apakah akan jadi masalah karena saya tidak bayar pajak NPWP?
    3. apa saja yang harus saya lampirkan untuk menyatakan saya murni mendapatkan penghasilan dari luar negeri?

    1. Saya mau tanya perihal NPWP, saya dari bulan oktober 2018- bulan Desember 2021 Melakukan program magang di Jepang, setelah pulang saya niatnya mau buat NPWP untuk keperluan daftar kerja di Perusahaan Indonesia, tapi saya bingungnya kok NIK saya sudah terdaftar NPWP di bulan Juni tahun 2020, padahal ditahun 2020 saya masih melakukan program magang, dan saya merasa belum pernah sekalipun mendaftar NPWP sebelumnya, pas di kantor perpajakan saya ditanyai berapa gaji disana dan saya bingungnya kenapa kok penghasilan saya disana diakumulasikan pajaknya di Indonesia, kata petugas perpajakan jika mau mengaktifkan NPWP lagi, saya harus menunjukkan bukti potongan pajak sewaktu bekerja, kalau tidak harus bayar sesuai perhitungan pajak dari kantor tsb, saya di sana bayar pajak, apakah saya juga harus membayar pajak pekerjaan di Indonesia juga? Sedangkan saya belum pernah kerja dan bukan kerja di Indonesia, dan slip gaji+ potongan gaji sudah hilang, mohon informasinya, Terimakasih.

        1. Maaf, soal efektif atau non efektif saya tidak tanyakan. Tadi saya kira tanya NPWP aktif apa ndak aktif, saya datang ke kantor pajak niatnya mau aktifkan, dan dimintai bukti potongan pajak penghasilan, kalau tidak disuruh bayar. Saya masih mempertanyakan, kok bisa ada data saya membuat NPWP ditahun 2020, saya cek email saya ndak ada sama sekali pemberitahuan.

          1. Intinya cukup tanyakan status npwp saat ini aktif atau non efektif, jika aktif maka lanjut aja untuk meminta efin, jika non efektif maka perlu diaktifkan dengan bs aja mengakui bahwa sebelumnya tdk punya penghasilan

  2. Assalamualaikum,selamat sore pak / bu? saya mau tanya penting…
    ceritanya saya bekerja di taiwan.majikan menyuruhsaya buka rekening di bank taiwan .akan tetapi pihak bank mempertanyakan NO. ID PAJAK (fax identification number)yg akan diisi pd formulir pendaftaran .
    pertanyaannya apabila saya buat kartu pajak tsbt., apakah akan dikenakan wajib pajak?
    sebelumnya saya ucapkan terimakasih

    1. Secara umum kewajiban pajak itu dimulai jika sudah memenuhi syarat subjektif (tmpat tinggal) dan objektif (jumlah penghasilan dalam batasan tertentu), silahkan cek dl detail jumlah penghasilannya

  3. Saya mau bertanya. Saya bekerja dengan perusahaan Singapore tetapi kerjanyA di Indonesia. Gaji ditransfer melalui rekening. Berapa Dan bagaimana cara saya membayar pajak penghasilan di Indonesia?

  4. saya bekerja di bebrapa perusaahan, jika saya ada penghasilan dari gaji ataupun investment di luar negri , apakah saya perlu bayar pajak di indonesia ? tetapi saya sudah bayar pajak d negara tersebut dan penghasial saya tidak balik ke indonesia, artinya penghasian saya stay di luar negri, apa saya peru bayar pajak penghasilan tersebut ?

    1. Sepanjang subjek berdomisili di indonesia maka semua penghasilan yg diperoleh subjek tersebut akan dikenakan aspek pajak sesuai ketentuan pajak di indonesia, secara khusus akan tergantung dari detail transaksi yg dijalankan, tiap transaksi dapat berbeda perlakuan pajaknya

  5. Saya mau tanya ..kan suami saya ditaiwan .penghasilan murni bekerja disina ..dia selalu dpat pesan suruh bayar npwp .sedangkan dia jga gk paham pa itu npwp yg membuat pihak kantor pemberangkatan tki .jdi dia jga tidak pernh membayar sampai sekarang ..itu solusi y gmna y apa kah tidak apa” ..apakah da masalh di kemudian hari ..terimakasih

    1. kewajiban perpajakan mengacu pada tempat tinggal domisili, jadi secara substansi sudah bukan menjadi subjek pajak indonesia lagi, sedangkan surat yg diterima tadi silahkan teliti lg isinya, pasti bukan tentang pembayaran, istilah di pajak itu berbeda2 dan perlu teliti dalam menyebutkannya

  6. Saya pernah beli sebuah property di Indonesia, saat itu property itu SHM nya diatas namakan Puteri Saya . Dan saat ada TAX AMNESTY , property itu dilaporkan via Perusahaan Saya .. Sementara ini Puteri Saya masih sekolah dan BELUM PUNYA NPWP , mohon petunjuk apabiila Property itu di jual, bagaimana Perpajakannya , mohon petunjuk

  7. Saya bekerja Di Australia selama 10 tahun, byr pajak murni Di sana, skrg saaya plg Indo Dan memulai bisnis kecil,a
    1. Apakah ada maslah dgn uang yg saya hasilkan Dr luar negeri?
    2. Klo ga, apakah saya hrs laporkan sebrp byk uang syaa yg ada?
    3. Apakah saya cukup membyar pajk dri bisnis baru yg bru saya jalani Di Indo saja?
    4. Klo cuukup mbayar yg Dr bisinis Di Indo, yg hasil Dr seblmnya yg syaa gunakan bt modal apakah akan ada masalah?

  8. Saya sudah bekerja di HK hamper empty tahun dan tahun depan ada rencana untuk kembali ke Indonesia.
    Pertanyaan saya,
    1. Kalau saya kembali bekerja di Indonesia pada bulan April 2022 (yg berarti saya tinggal dan bekerja di HK kurang dari 183 Hari dalam tahin 2022), saya akan menjadi WP Dalam Negeri di tahun 2022 – betul?
    2. Apakah gaji yang saya terima di HK dari bulan Jan 22 – Mar 22 juga akan terkena Pajak Indonesia juga? Atau hanya gaji saya dari bulan Apr-Desember 22 yg akan terkena Pajak Indonesia?

    Terima kasih bank sebelumnya

      1. Terima kasih atas balasannya.
        Bagaimana dengan hasil investasi saya di HK? Apakah dengan saya menjadi WP Dalam Negeri saya harus membayar Pajak di indonesia atas penghasilan investasi (e.g. dividen, bunga) yg diperoleh di HK? Dan Kalau iya Apakah saya akan dikenakan Pajak atas hasil investasi di HK dari bulan Apr-Des såja (sesuai dengan waktu saya kembali ke Indonesia) tau akan dikenakan atas semua hasil investasi yang saya terima di HK dari bulan Jan – Des?

          1. Halo, saya mau bertanya, posisi saya kerja di Singapore selama lebih dari 183 hari. Tapi saya mempunyai penghasilan berupa penjualan saham dan dividen di Indonesia, bagaimana cara saya melaporkan harta saham saya ini di SPT tahunan dan form apa yang harus saya isi? Soalnya kalau dengan form 1770S, saya tidak bs memprosesnya karena harus melampirkan bukti potong orang pemberi kerja.

  9. Saya bekerja dan tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Mirip dengan contoh kasus no.2 di atas, saya juga memiliki pendapatan di Indonesia dari sewa rumah/apartemen dan membayar pajak atas pendapatan ini.

    Saya sudah paham dan mengerti kalau saya tidak wajib melaporkan SPT (SPLN), akan tetapi jika saya memutuskan untuk melaporkan SPT termasuk detil harta yang saya miliki, di bagian kolom mana saya harus masukan nilai penghasilan di luar negeri yang saya terima (sebagai objek tidak kena pajak kah?).

    Terima kasih

  10. Saat ini saya tidak bekerja dan berencana mau bekerja freelance di luar negeri untuk jangka waktu kurang dari 183 hari dengan pengasilan total rp.200 juta. Apakah ini akan dikenakan pajak penghasilan? Jika ya, bagaimana perhitungannya. Mohon penjelasannya.

    Terima kasih

  11. Hallo Admin,
    Tahun lalu saya berada di luar negeri (kurang lebih selama 150 hari dari 12 bulan) untuk bekerja. Pendapatan saya seluruhnya berasal dari luar negeri sebagai konsultan dan tidak ada pendapatan yang berasal dari Indonesia.

    Apakah saya tetap harus membayar Pajak pendapatan di Indonesia ?
    Terima kasih

  12. Min, saya ingin bertanya,
    Apabila saya orang Indonesia, dan sudah bekerja di Malaysia lebih dari 183 hari dalam satu tahun pajak, dan berencana untuk kembali ke Indonesia untuk bekerja dalam tahun pajak itu juga, apakah pajak yang terpotong dari negara Malaysia bisa dijadikan kredit pajak? Thanks

  13. Saya tidak berpenghasilan di dalam negeri, belum pernah punya NPWP. Dua tahun terakhir ini menetap di Indonesia dan untuk biaya hidup dari hasil sewa apartment di luar negeri dari hasil kerja lama di luar negeri yang sudah dipajaki.
    1. Apakah saya harus bayar pajak di Indonesia atas hasil sewa tersebut? Kalau iya, kena berapa persen?
    2. Saya harus lapor SPT mulai tahun ini atau sejak 2 tahun lalu?
    3. Kalau hasil sewa nya ditinggal disana untuk bayar cicilan, apakah kena pajak disini juga?
    Terima kasih.

      1. Hasil nya lebih dari PTKP, jadi saya lapor SPT tahun ini saja boleh?
        Pendapatan sewanya harus bayar pajak juga disini? Makasih.

  14. Min, numpang tanya,
    Kasus saya seperti kasus 1, dimana saya WNI yang bekerja di luar negri full time, membayar pajak di luar negri dan tidak ada penghasilan di indonesia.
    Tertulis bahwa tidak perlu melaporkan SPT.

    Pertanyaan, bagaimana dengan rekening bank yang di luar negri?

      1. Pertanyaan, bagaimana dengan rekening bank yang di luar negri?Apakah perlu dilapor sebagai harta?
        Dan juga harta lama yg diperoleh sebelum bekerja di luar negri.

        Bagaimana proses nya? Karena tidak ada bukti potong untuk membuat laporan SPT.

        1. prinsip utamanya adalah berdasar domisili, jadi jika tinggal di indonesia maka akan jadi subjek pajak indonesia dan tunduk ke aturan pajak di indonesia, seluruh penghasilan dari manapun dilaporkan dalam SPT dan diperhitungkan pajaknya baik yg ada bukti potong ataupun tidak, begitupun dengan harta yg masih dimiliki oleh subjek tersebut wajib diinformasikan dalam SPT Tahunana

  15. Mohon izin bertanya, saya SPLN yg sudah pensiun 3 tahun yg lalu dan sekarang hidup dari uang tabungan saya waktu SPLN dulu dan sedang mencoba usaha freelance setahun lalu. Pertanyaan saya apakah dalam SPT perlu dicantumkan uang pesangon dari SPLN dulu ? Dan sebagai HARTA atau Penghasilan yg Tak Masuk Objek Pajak di formulir 1770 ? Mengingat saya pensiun 3 tahun yang lalu apakah perlu saya buat SPT dari 3 tahun lalu atau mulai tahun lalu mengingat saya mau jalankan usaha freelance ? Terima kasih

  16. Min apabila kartu NPWP masih aktif, tetapi sedangkan saya di luar negeri lebih dari 183hari (subject pajak luar negeri) . Apakah perlu lakukan SPT Tahunan?

    Bagaimana min

  17. Mohon tanya, kalau penghasilan uang sewa rumah di LN hasil dari bekerja lama di LN yang dulu sudah bayar pajak disana, dan TDK ada penghasilan dari DN, bagaimana perhitungan pasal 24 karena TDK ada penghasilan dari DN? Total sewa lebih dari PTKP.

          1. Iya Pak/Bu, pertanyaan saya untuk perhitungan pasal 24 nya bagaimana karena tidak ada penghasilan dari DN?
            Rumusnya kan penghasilan LN/total penghasilan DN + LN x (25% x total penghasilan). Kalau tidak ada penghasilan DN?

  18. Saya tinggal di luar negeri 5,5 tahun, bekerja sudah hampir 7 bulan dan saya punya penghasilan sebagai freelance MLM di Indonesia, apakah saya perlu melaporkan SPT tahunan di Indonesia karena sudah meninggalkan Indonesia lebih dari 183 hari?

  19. halo, saya mau tanya.
    saya memiliki npwp karena dulu saya pernah didaftarkan oleh perusahaan. posisi saya sudah bekerja lebih dari satu tahun di luar negri, kemudian saya juga mempunyai tabungan dan deposito di indonesia.
    1. apakah saya perlu melapor spt tahunan ?
    2. apabila iya, bagaimana cara saya melaporkan gaji yang saya terima sedangkan sewaktu mengisi spt saya wajib mengisi npwp pemotong pajak ?

  20. saya seorang trader pro.
    kemudian saya undang investor luar negri untuk memberi modal. saya dapat bagi hasil katakanlah 10%, sy membayar bayar pajak. apakah investor itu kena pajak indonesia.

      1. ya dapat keuntungan 90%. trading seperti saham crypto tapi tradingnya di maret luar bukan di indo. klu nyari menghipun modal di indo kan katanya dilarang mankanya sy nyari orang luar. karena proyeksi profitnya setahun 40% dari total modal.

        1. Pengenaan pajak itu acuan pertamanya adalah dimana subjeknya berdomisili, jd jika dia di luar negeri maka yg dicek lebib dulu adalah aturan pajak dia disana, analoginya sama sprti kita saat dpt income dr luar negeri maka tetap akan dilaporkan di SPT tahunan disini

          1. Saya mau bertanya, saya bekerja selama 12 tahun di luar negri ( 2005 ~ 2017) selama bekerja diluar negri saya membeli rumah ( KPR ) atas nama kakak saya, karena saat itu saya tidak bisa balik keindonesia jadi rumah tersebut atas nama kakak saya, setelah itu saya pulang nganggur ada 5 tahun, saya mau bertanya kalau saya mau menganti surat rumah atas nama saya, apakah saya harus membayar pajak lagi?? Sedangkan bukti berupa slip gaji saya di luar negri sudah ga ada, terima kasih

  21. Tanya pak. Saya bekerja di korea dari 2018 sampai sekarang belum pulang, dan 2020 saya buat npwp secara online untuk persyaratan daftar saham , dan sampai sekarang tidak pernah lapor spt tahunan. Tapi kemarin dirumah saya indonesia dikirimi surat dari kantor pajak 5juta lebih. Solusinya gimana pak apa saya kirim uang ke indonesia juga dikenakan pajak

  22. Halo,
    saya mau tanya.
    saya sudah lama tinggal dan bekerja di Luar negeri, selama ini saya membawa uang hand carry dan menukarnya di Indonesia; kadang remit.
    untuk membeli properti dan kendaraan, saya atas namakan ke Istri – kerja Ibu rumah tangga (di Indonesia).
    Rumah dan harta lain belum pernah declare ke pajak.
    pertanyaan nya:
    1. Apakah harta atas nama istri – beum declare pajak, bisa jadi masalah
    2. Apakah saya perlu ikut PPS?
    3. apakah harta saya di luar negeri harus ikut PPS juga?

    terima kasih atas jawabannya

  23. hello kaka,

    saya mau lapor pajak nih kn, tp kurang ngerti SPT tahun mana pasal mana yg mesti diisi.
    cara mengetahui spt mana yg harus diisi itu dimana y?
    mohon petunjuknya
    makasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.