Kenali Pajak untuk TKI di Luar Negeri

Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima penghasilan. Tenaga kerja Indonesia dikatagorikan dalam dua bagian, yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) atau yang bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) atau yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. SPLN yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan UU PPh pasal 26/Tax Treaty.

Berikut adalah berbagai contoh kasus mengenai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN):

  • Kasus 1
    Sugiono adalah Warga Negara Indonesia. Dia bekerja di Jepang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Penghasilannya hanya bersumber dari pekerjaannya di Jepang saja. Dari penghasilannya di Jepang, Sugiono juga sudah dikenakan dan dipotong pajak disana.
    Maka dari kasus tersebut, Sugiono sudah bukan lagi termasuk Subjek Pajak Dalam Negeri, dengan begitu Sugiono sudah tidak dikenakan pajak penghasilan lagi di Indonesia dan tidak lagi perlu melaporkan SPT Tahunannya.
  • Kasus 2
    Mas Boy adalah Warga Negara Indonesia. Dia bekerja di Turki lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dari penghasilannya di Turki, Mas Boy juga sudah dikenakan dan dipotong pajak di sana. Sedangkan di Indonesia Mas Boy juga memperoleh penghasilan dari ruko yang dia sewakan.
    Maka dari kasus tersebut, Mas Boy dikategorikan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri. Mas Boy tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh. Namun, atas penghasilan sewa ruko tersebut, penyewa harus memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan sewa.
  • Kasus 3
    Pevita adalah Warga Negara Indonesia. Dia bekerja di Jerman selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain penghasilan di Jerman, Pevita juga masih mendapatkan penghasilan di Indonesia.
    Dari kasus di atas, Pevita harus tetap membayarkan pajaknya di Indonesia, cara membayarnya sama dengan wajib pajak dalam negeri pada umumnya, namun perpajakan dia di luar negeri bisa sebagai pengurang bagi pajak Pevita di Indonesia (kredit pajak luar negeri sesuai dengan Pasal 24 UU PPh).

Nah, dari beberapa contoh kasus yang sudah dijabarkan sebelumnya maka akan mudah dan paham bagaimana membedakan SPDN dan SPLN. Lalu bagaimana kewajiban perpajakan bagi tenaga kerja Indonesia?

Mudahnya dikenal dengan singkatan “DCSL” yakni daftar, catat, simpan dan lapor. Mari kita jabarkan satu per satu sebagai berikut:

  1. Daftar NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anda atau melalui e-Registration (https://ereg.pajak.go.id).
  2. Catat semua penghasilan yang di terima setiap bulannya di luar negeri seperti: gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, usaha dan sebagainya
  3. Simpan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan yang diterima dari Bendahara Pemberi Kerja.
  4. Mengisi dan melaporkan SPT Tahunan. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara online dengan mengakses Formulir SPT Elektronik (https://djponline.pajak.go.id).

Selain kewajiban, tenaga kerja Indonesia tentu saja memiliki hak perpajakan antara lain yaitu:

  1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak
  2. Hak ketika dilakukan pemeriksaan
  3. Hak atas kerahasiaan data wajib pajak
  4. Hak untuk menunda pelaporan SPT

Demikian penjelasan mengenai subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, sehingga dapat disimpulkan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia akan dikenai pajak berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia. Sedangkan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, tidak dikenakan pajak di Indonesia.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan isi kolom komentar dibawah. Pertanyaan Anda akan dijawab Konsultan Pajak.

You May Also Like

About the Author: Friska Prisillia

13 Comments

  1. saya sudah bekerja di kamboja kurang lebih selama 3 tahun dan penghasilan saya hanya dari gaji disini tanpa ada pemasukan apa pun di indonesia. tapi saya memiliki npwp karena sebelum bekerja disini saya sempat bekerja di bank swasta indonesia. pertanyaan :
    1. apakah saya tetap harus bayar pajak npwp? ( selama saya bekerja disini saya tidak pernah bayar pajak npwp and lapor SPT tahunan).
    2. jika saya tidak wajib bayar pajak karena penghasilan saya murni dari luar negeri. ketika saya balik ke indonesia dan mau membeli rumah dan mobil apakah akan jadi masalah karena saya tidak bayar pajak NPWP?
    3. apa saja yang harus saya lampirkan untuk menyatakan saya murni mendapatkan penghasilan dari luar negeri?

  2. Assalamualaikum,selamat sore pak / bu? saya mau tanya penting…
    ceritanya saya bekerja di taiwan.majikan menyuruhsaya buka rekening di bank taiwan .akan tetapi pihak bank mempertanyakan NO. ID PAJAK (fax identification number)yg akan diisi pd formulir pendaftaran .
    pertanyaannya apabila saya buat kartu pajak tsbt., apakah akan dikenakan wajib pajak?
    sebelumnya saya ucapkan terimakasih

  3. Saya mau bertanya. Saya bekerja dengan perusahaan Singapore tetapi kerjanyA di Indonesia. Gaji ditransfer melalui rekening. Berapa Dan bagaimana cara saya membayar pajak penghasilan di Indonesia?

  4. saya bekerja di bebrapa perusaahan, jika saya ada penghasilan dari gaji ataupun investment di luar negri , apakah saya perlu bayar pajak di indonesia ? tetapi saya sudah bayar pajak d negara tersebut dan penghasial saya tidak balik ke indonesia, artinya penghasian saya stay di luar negri, apa saya peru bayar pajak penghasilan tersebut ?

    1. Sepanjang subjek berdomisili di indonesia maka semua penghasilan yg diperoleh subjek tersebut akan dikenakan aspek pajak sesuai ketentuan pajak di indonesia, secara khusus akan tergantung dari detail transaksi yg dijalankan, tiap transaksi dapat berbeda perlakuan pajaknya

  5. Saya mau tanya ..kan suami saya ditaiwan .penghasilan murni bekerja disina ..dia selalu dpat pesan suruh bayar npwp .sedangkan dia jga gk paham pa itu npwp yg membuat pihak kantor pemberangkatan tki .jdi dia jga tidak pernh membayar sampai sekarang ..itu solusi y gmna y apa kah tidak apa” ..apakah da masalh di kemudian hari ..terimakasih

    1. kewajiban perpajakan mengacu pada tempat tinggal domisili, jadi secara substansi sudah bukan menjadi subjek pajak indonesia lagi, sedangkan surat yg diterima tadi silahkan teliti lg isinya, pasti bukan tentang pembayaran, istilah di pajak itu berbeda2 dan perlu teliti dalam menyebutkannya

  6. Saya pernah beli sebuah property di Indonesia, saat itu property itu SHM nya diatas namakan Puteri Saya . Dan saat ada TAX AMNESTY , property itu dilaporkan via Perusahaan Saya .. Sementara ini Puteri Saya masih sekolah dan BELUM PUNYA NPWP , mohon petunjuk apabiila Property itu di jual, bagaimana Perpajakannya , mohon petunjuk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *