Sumbangan yang diterima oleh Yayasan

Sesuai  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan oleh karena itu tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh).

Lalu darimana sumber kekayaan yang dimiliki yayasan? Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti sumbangan, hibah, wakaf, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-udangan yang berlaku. Hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima oleh yayasan bukan objek pajak PPh.

Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang bukan merupakan objek pajak adalah Pasal 4 ayat (3) haruf a angka 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 dan pasal 1, 2, dan 3 PMK 245/PMK.03/2008. Harta hibahan, bantuan, sumbangan yang diterima sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan yang dijelaskan sebagai berikut:

  1. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu orang tua dan anak kandung.
  2. Badan keagamaan, yaitu badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan yang tidak mencari keuntungan.
  3. Badan pendidikan, yaitu badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan.
  4. Badan sosial termasuk yayasan dan koperasi, atau yaitu badan sosial yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo), pemeliharaan anak yatim-piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat, santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya, pemberian beasiswa, pelestarian lingkungan hidup, dan/atau kegiatan sosial lainnya, yang tidak mencari keuntungan.
  5. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

 

Demikian penjelasan mengenai yayasan yang perlu Anda ketahui. Jadi kesimpulannya, harta hibah, bantuan, atau sumbangan sebagai sumber kekayaan sembuah yayasan yang bukan merupakan objek pajak adalah Pasal 4 ayat (3) haruf a angka 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 dan sebagaimana diatur dalam pasal 1, 2, dan 3 PMK 245/PMK.03/2008. Dan sekedar pengetahuan mengenai lembaga non profit lainnya untuk perlakuan pajak atas sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan/penelitian/ pengembangan diatur selengkapnya di PER-44/PJ/2009.


Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan isi kolom komentar dibawah. Pertanyaan Anda akan dijawab Konsultan Pajak.

You May Also Like

About the Author: Friska Prisillia

27 Comments

  1. untuk badan Hukum Yayasan, yang menerima hibah sebidang tanah dari pihak III, bagaimana perlakuan valuation nya ? apa boleh di nilai seharga Rp. 1,-

  2. Bagaimana perlakuan jika yayasan hanya mempunyai unsur pendapatan berupa sumbangan saja dan biaya2 operasional yayasan. Dalam pelaporan SPT Tahunan 1771, Jika yayasan mendapatkan sumbangan yg bukan merupakan Objek Pajak maka atas pendapatan berupa sumbangan tersebut akan dikoreksi fiskal. Bagaimana dengan biaya operasional yayasan? Apakah dikoreksi fiskal juga? Jika biaya tsb tidak dikoreksi bagaimana perlakuan pelaporannya dalam SPT Tahunan tsb?

    1. Tadi di katakan bahwa yayasan merupakan subjek pajak,yayasan di katakan wajib pajak apabila yayasan sudah memperoleh penghasilan
      Pertanyaan nye berapa persen pajak yang di keluarkan yayasan??

  3. berapa besaran sumbangan yang wajar dari perusahaan kepada yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan mengacu kepada peraturan perpajakan?

  4. Yayasan Jadilah Terang Danau Toba mendapatkan 15 Hektar Tanah secara Hibah/Gratis di Kabupaten Samosir untuk mendirikan Patung Yesus yg dikelola oleh Yayasan.
    Pertanyaan: 1. Apakah dikenakan pajak atas peralihan tanah tersebut
    2. Bagaimana cara mengetahui Laporan kekeyaan Yayasan
    Terimakasih

  5. Hallo! Penerimaan apa saja yang termasuk dalam sisa lebih? Apakah sumbangan dikecualikan dari komponen penerimaan sisa lebih? Tks.

  6. Berdasar Permenkeu no. 68/PMK.03/2020 pasal 4 ayat 2:
    “Sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh
    penghasilan yang diterima atau diperoleh selain
    penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat
    final dan/atau bukan objek Pajak Penghasilan, dikurangi
    biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
    penghasilan tersebut.”

    Sumbangan bukan objek Pajak Penghasilan dan bunga bank merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final, sehingga apakah sumbangan dan bunga bank dikeluarkan dari komponen penerimaan dalam menghitung sisa lebih?

    Contoh :
    Total seluruh penghasilan yayasan sebesar Rp 100.000.000, dimana Rp 40.000.000 dihasilkan dari SPP, Rp 59.000.000 dari dari sumbangan dan Rp 1.000.000 dari bunga bank.
    Total biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut sebesar Rp 70.000.000,-.

    Karena :
    Sisa lebih = Total penghasilan – (penghasilan yang dikenakan Pph final + penghasilan bukan objek pajak) – Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

    Sehingga sisa lebih =
    Rp 100.000.000 – (Rp59.000.000 + Rp 1.000.000) – Rp 70.000.000
    = Rp 100.000.000 – Rp 60.000.000 – Rp 70.000.000
    = -Rp 30.000.000 atau minus Rp 30.000.000

    apakah perhitungan sisa lebih ini benar? jika salah, bagaimana cara menghitung sisa lebih yang benar?

    Mohon masukannya. Terima kasih.

  7. Apakah barang hibah yg didapat dari donatur semisal seperti komputer apa dimasukan diperhitungan penyusutan inventaris utk dilaporkan nnti waktu laporan tahunan ?

  8. Ada satu sekolah yang dibawah Yayasan, tapi semua penghasilannya yang berupa transfer, SPP, Dana Pembangunan, Infak, dll dikirimkan ke akun bank pribadi. Apakah itu diperbolehkan oleh pajak?

  9. Pak, yayasan keagamaan dapat bantuan 40 juta untuk renov gedung. Dan semua jumlah itu harus habis untuk belanja material dan biaya tukang bangunan. Kalau kayak gini nanti masuk wajib pajak tidak ya?

        1. Perlakuan pajaknya memang pasti akan ada, tp br bs jelas gmn jika sudah jelas jg ini bantuan dari mana, lalu detil2 penggunaannya untuk apa aja, karena jenis perlakuan pajak itu melekatnya ke tiap transaksi

  10. Apabila sebuah yayasan mendirikan suatu usaha dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, apabila hasil dari yayasan tersebut dipakai untuk pengelola yayasan apakah itu melanggar hukum? Atau apakah hasil Yayasan hanya boleh untuk operasional yayasan saja?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.