Penulis: Hana Komala
Ringkasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Lanjutan ….. Bab IV Pajak Pertambahan Nilai (PPN) UU HPP mengatur tentang pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN, tarif PPN, serta kemudahan PPN. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan…
Read More »Ringkasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun sistematika dalam UU HPP yang terdiri dari:
Read More »Peraturan Baru Tarif PPN Dalam UU HPP Dan Waktu Pemberlakuannya
Pajak Penambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan kepada pengguna/konsumen atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa di dalam daerah pabean Republik Indonesia. PPN dalam bahasa Inggris disebut dengan Value Added Tax (VAT) atau Good and…
Read More »NPWP Resmi Menggunakan NIK KTP Berdasarkan UU HPP
Berdasarkan Pasal 1 Nomor 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengertian lain tentang NPWP adalah nomor yang diberikan…
Read More »Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan UU HPP
Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan UU PPh didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak penghasilan terdiri dari orang pribadi atau perseorangan, warisan yang belum terbagi, dan badan….
Read More »