Penulis: Refani Meyla Azizah
Pajak Yang Harus Dibayar Dari Bisnis Padel
Bisnis padel di Indonesia tengah mengalami pertumbuhan yang pesat, tidak hanya sebagai olahraga populer tetapi juga sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Mulai dari penyewaan lapangan, pelatihan, penjualan alat olahraga, hingga penyelenggaraan turnamen, bisnis ini menawarkan potensi keuntungan besar….
Read More »Prosedur Pelaporan Realisasi Investasi Dividen Melalui DJP Online Atau Coretax?
Mulai 1 Januari 2025, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 telah menetapkan ketentuan baru mengenai pelaporan realisasi investasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen, baik yang berasal dari dalam…
Read More »Pengaruh Incoterms Terhadap Kebijakan Perpajakan Di Indonesia
Incoterms (International Commercial Terms) adalah seperangkat ketentuan standar yang diakui secara internasional untuk mendefinisikan kewajiban, biaya, dan risiko antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Ketentuan ini sangat penting karena menentukan siapa yang bertanggung jawab atas proses pengiriman…
Read More »Kategori Wajib Pajak Yang Tidak Wajib Melaporkan SPT Tahunan
Dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak tertentu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan yang membebaskan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk beberapa kategori wajib pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan…
Read More »Kewajiban Pajak atas Penjualan Emas di Tengah Harga yang Meroket
Dalam konteks perpajakan di Indonesia, pengaturan kewajiban pajak atas penjualan emas telah menjadi sorotan seiring meningkatnya harga emas secara signifikan di pasar global. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023, pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur perpajakan…
Read More »Prosedur Pelaporan Realisasi Investasi Dividen Melalui DJP Online Atau Coretax?
Mulai 1 Januari 2025, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 telah menetapkan ketentuan baru mengenai pelaporan realisasi investasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen, baik yang berasal dari dalam…
Read More »Kewarganegaraan Bukanlah Penentu Utama: Memahami Status WNI Sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemahaman mengenai status subjek pajak tidak lagi semata-mata didasarkan pada kewarganegaraan seseorang. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ketentuan yang berlaku, di mana seorang Warga Negara Asing (WNA) dapat dikategorikan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri…
Read More »Implikasi Peraturan Baru Terhadap Prosedur Pemeriksaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 14 Februari 2025, membawa sejumlah perubahan signifikan dalam prosedur pemeriksaan pajak. Perubahan ini mencakup tahapan pemeriksaan, hak-hak Wajib Pajak, serta jangka waktu yang diberikan dalam proses pemeriksaan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai implikasi dari peraturan baru ini.
Read More »Kemudahan Baru: DJP Resmi Buka Akses e-Faktur untuk Semua PKP!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah resmi membuka akses aplikasi e-Faktur client desktop bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 12 Februari 2025, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak…
Read More »Solusi Perpajakan: Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto Tanpa Pembukuan
Dalam upaya memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menawarkan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) sebagai alternatif perhitungan pajak penghasilan. Metode ini diatur dalam Peraturan…
Read More »