Berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 mengenai Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19), Pemerintah memberikan fasilitas bagi para pemberi sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia. Fasilitasnya yaitu berupa pengurangan bruto dari sumbangan yang telah diberikan. Sumbangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

1. didukung oleh bukti penerimaan sumbangan, dan
2. diterima oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan yang memiliki NPWP, meliputi:

• Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
• Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
• Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan (badan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)

Bukti penerimaan sumbangan paling sedikit memuat informasi berupa:

1. nama, alamat, & NPWP pemberi sumbangan;
2. nama, alamat, & NPWP penyelenggara pengumpulan sumbangan;
3. tanggal pemberian sumbangan;
4. bentuk sumbangan, dan
5. nilai sumbangan

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam PP 29 Tahun 2020ini merupakan sumbangan yang diberikan mulai dari 1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020 dan dalam hal diperlukan dapat diperpanjang. Bentuk sumbangan yaitu berupa: uang, barang, jasa, dan/atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi.Nilai sumbangan dalam bentuk barang ditentukan berdasarkan:

1. nilai perolehan (jika belum disusutkan);
2. nilai buku fiskal (jika sudah disusutkan); atau
3. harga pokok penjualan (jika merupakan barang produksi sendiri)

Sedangkan nilai sumbangan dalam bentuk jasa dan/atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi, ditentukan berdasarkan nilai harga pokok jasa dan/atau pemanfaatan harta.

Hal yang perlu dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas ini, yaitu :

• Wajib Pajak pemberi sumbangan harus menyampaikan daftar nominatif sumbangan secara daring melalui sistem DJP
• Dalam hal sistem daring belum tersedia, Wajib Pajak dapat menyampaikan secara luring melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
• Daftar nominatif disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang bersangkutan
• Dalam hal Wajib Pajak pemberi sumbangan tidak menyampaikan daftar nominatif/menyampaikan melewati jangka waktu, sumbangan dimaksud tidak dapat dibebankan oleh Wajib Pajak sebagai pengurang penghasilan bruto
• Penyelenggara pengumpulan sumbangan harus menyampaikan laporan penyelenggara pengumpulan sumbangan kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak secara daring melalui sistem DJP
• Dalam hal sistem daring belum tersedia, Wajib Pajak dapat menyampaikan secara luring kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak
• Laporan disampaikan paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan

Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan isi kolom komentar dibawah. Pertanyaan Anda akan dijawab Konsultan Pajak.