Penulis: Angreni Wijaya

UU Ciptaker Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disetujui sebagai Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung DPR RI Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2020 yang kemudian…

Read More »

Syarat Penjualan Barang Ke Pemerintah Tidak Dipungut PPN dan PPnBM Oleh Pemerintah

Pemerintah memberikan kemudahan, mendorong kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan pelayanan kepada instansi pemerintah dengan melakukan penyesuaian tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak bagi instansi…

Read More »

Perhitungan Sanksi Pajak Terbaru KMK Nomor 52/KM.10/2020

Sehubungan dengan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pemerintah menyadari bahwa untuk memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kemudahan berusaha bagi Wajib Pajak, diperlukan penyesuaian besaran tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa…

Read More »

Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Kepada Konsultan Pajak

Pemerintah menyadari bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam pemberian pelayanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Keuangan guna mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara dari sektor…

Read More »

Direktur Jenderal Pajak Kembali Menunjuk Pemungut PPN PMSE

Terhitung mulai 1 Juli 2020, pemanfaatan¬†barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (Perdagangan melalui Sistem Elektronik¬†disingkat PMSE) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah sebelumnya Direktur Jenderal Pajak menunjuk…

Read More »

Batas Waktu Penerapan PPh Final PP 23/2018 Bagi Wajib Pajak Badan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak…

Read More »

Begini cara input data Dokumen Lain atas pemungutan PPN dari transaksi PMSE

Apakah Anda adalah salah satu dari pengguna layanan seperti Google Ads ataupun Netflix? Atau mungkin pelanggan dari aplikasi online meeting Zoom? Saat ini silahkan perhatikan pada dokumen tagihan yang Anda terima. Ya, ada yang berbeda kini, yaitu adanya…

Read More »

Bertemu tanggal merah? Begini ketentuan batas waktu pelaporan SPT Masa yang diperpanang

Seperti yang diketahui, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh dan PPN memiliki batas waktu penyampaian di setiap bulannya. Lalu bagaimana apabila terdapat hari libur yang bertepatan dengan deadline pelaporan SPT PPh? SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan…

Read More »

Batas Penggunaan Tarif Pajak UMKM Badan

Pada tanggal 8 Juni 2018, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan adanya peraturan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki…

Read More »

Resmi, Pemungut PPN Transaksi Elektronik telah Bertambah

PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Mulai tanggal 1 Juli 2020, dengan adanya PMK Nomor 48 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/ atau JKP dari luar…

Read More »