Sistem perpajakan Indonesia terus berkembang, salah satunya melalui adaptasi rekomendasi internasional untuk mencegah penghindaran pajak yang dikenal sebagai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Salah satu bentuk yang lazim dari BEPS adalah thin capitalization, di mana perusahaan dengan sengaja menggunakan utang dalam jumlah besar dari entitas afiliasi di negara dengan tarif pajak rendah.
Tujuannya adalah untuk melakukan profit shifting atau pengalihan laba, yang memungkinkan perusahaan mengikis basis pajak di negara dengan tarif pajak tinggi. Hal ini terjadi karena beban bunga atas pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sementara bunga tersebut dibayarkan kepada perusahaan induk di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.
Upaya Indonesia dalam Menangkal Praktik Thin Capitalization
Indonesia menangkal praktik thin capitalization dengan menerapkan Thin Capitalization Rules dengan membatasi pembayaran bunga yang bisa dibiayakan jika nilainya melebihi ambang batas yang ditentukan atau biasa dikenal dengan istilah Debt to Equity Ratio (DER). Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015, membatasi biaya utang yang dapat dikurangkan berdasarkan rasio utang terhadap modal dengan maksimal rasio utang terhadap modal sebesar 4 : 1.
Namun, OECD tidak merekomendasikan penggunaan DER sebagai Thin Capitalization Rules, mereka lebih merekomendasikan penggunaan pendekatan yang kedua yaitu melalui interest limitation atau lebih sering disebut pendekatan “earning stripping”.
Aturan Baru Pengendalian Biaya Utang
Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), telah mengadopsi rekomendasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 4 yang bertujuan membatasi penggerusan basis pajak melalui beban bunga yang berlebihan.
Penerapan lebih lanjut dari ketentuan ini diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang mengatur penentuan jumlah biaya pinjaman dapat dilakukan dengan berbagai metode selain DER. Dari perubahan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat metode baru yang diperkenankan yakni penggunaan metode EBITDA sebagai bentuk Earning Stripping Rules (ESR).
Penggunaan EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) sebagai basis pengendalian biaya utang dianggap lebih relevan karena menghubungkan biaya utang langsung dengan profitabilitas operasional perusahaan, sehingga lebih akurat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga. Hal ini juga sejalan dengan praktik global yang dianjurkan oleh OECD dalam kerangka BEPS.
Dibandingkan dengan metode DER, penggunaan EBITDA sebagai tolak ukur memungkinkan pemerintah untuk secara lebih akurat menilai seberapa besar beban bunga yang wajar dan proporsional. Dengan membatasi biaya bunga yang dapat dikurangkan berdasarkan persentase tertentu dari EBITDA, pemerintah dapat mencegah praktik excessive interest deduction yang dapat mengurangi laba kena pajak secara signifikan.
Meskipun PP Nomor 55 Tahun 2022 telah mengamanatkan penggunaan EBITDA, pemerintah hingga saat ini belum secara spesifik menetapkan batasan rasio menggunakan metode tersebut. Dalam praktiknya, metode EBITDA membandingkan rasio antara net interest expense dengan EBITDA. Berdasarkan rekomendasi internasional, rasio yang diusulkan umumnya berada dalam rentang 10% hingga 30% dari EBITDA.
Ketika aturan teknis telah disahkan, setiap biaya pinjaman yang melebihi batas tersebut tidak akan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan akan dikenakan pajak. Implikasi dari aturan ini akan terasa signifikan bagi Wajib Pajak Badan, khususnya yang memiliki tingkat utang tinggi atau yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional.
Langkah Strategis bagi Wajib Pajak Badan: Antisipasi dan Kesiapan
Menjelang implementasi penuh aturan ini, Wajib Pajak Badan diimbau untuk mengambil langkah-langkah proaktif. Melakukan simulasi perhitungan EBITDA berdasarkan laporan keuangan internal menjadi hal yang esensial. Dengan mengetahui EBITDA, perusahaan dapat membandingkannya dengan total biaya bunga yang dibebankan. Jika rasio biaya bunga terhadap EBITDA mendekati atau bahkan melebihi 30% (sesuai dengan rekomendasi OECD), maka perusahaan harus bersiap untuk melakukan penyesuaian.
Pada akhirnya, aturan baru yang mengaitkan biaya bunga dengan EBITDA ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan transparan. Dengan mengadopsi standar global dan menutup celah-celah pajak, Indonesia memperkuat posisinya dalam komunitas ekonomi internasional. Dengan persiapan yang matang, Wajib Pajak Badan dapat memastikan kepatuhan pajak dan menghindari potensi koreksi di masa mendatang.
