Pada Tahun 2018 Pasar konstruksi secara keseluruhan meningkat dibanding tahun 2017, yang tentunya diharapkan akan menjadi motor penggerak perekonomian Nasional ditengah penurunan di sektor lainnya. Berkaitan dengan pendapatan, tentu saja tak lepas dari kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi. Seringkali Wajib Pajak bingung akan penerapan perpajakan atas penghasilan jasa konstruksi, apakah jasa konstruksi dikenakan PPh Final atau dilakukan pemotongah PPh Pasal 23.

Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan jasa konstruksi diatur di dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d dan di dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2. Penghasilan jasa konstruksi dalam Pasal 4 Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang mendefinisikan usaha jasa konstruksi sebagai pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan/pelaksanaan/pengawasan jasa konstruksi yang dibuktikan dengan adanya Sertifikasi Badan Usaha oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Sedangkan penghasilan jasa konstruksi dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mendefinisikan jasa konstruksi yang dimaksud dalam PPh Pasal 23 Ayat (1) huruf c Angka 2 adalah jasa selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa yang merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat (2) tidak lagi dipotong PPh Pasal 23. Ditambah dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan setiap tenaga kerja di bidang jasa konstruksi untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja guna terselenggaranya aktivitas industri bisnis jasa konstruksi sesuai dengan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan (K4). Pemerintah pusat kini telah bersinergi dengan LPJK yang tersebar di wilayah Indonesia untuk mengeluarkan sertifikat dengan waktu yang lebih cepat dan biaya yang murah dengan harapan dapat mewujudkan Industri Konstruksi yang maju dan berdaya saing.

Tarif

Memiliki Klasifikasi Usaha

Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha

(*) dari jumlah/penerimaan pembayaraan tidak termasuk PPN

Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan isi kolom komentar dibawah. Pertanyaan Anda akan dijawab Konsultan Pajak kami