Ringkasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun sistematika dalam UU HPP yang terdiri dari:

Read More »

Pengkreditan Pajak Masukan PPN pada UU Cipta Kerja

Pada peraturan UU pasal 112 menganai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pasal 54 dan 55 ayat (1) PMK-18/2021 membahas mengenai pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan. Adapun kriteria PM yang dapat dikreditkan bagi PKP yang…

Read More »

Gambaran umum PPN UU Cipta Kerja

Pada peraturan UU pasal 112 menganai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur dalam PMK NOMOR 18/PMK.03/2021 dan PP NOMOR 9 TAHUN 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha mengalami banyak perubahan…

Read More »

Sisa Lebih yang Di kecualikan dari Objek PPh

Berdasarkan Pasal 48 PMK-18/2021 badan atau lembaga keagamaan dan sosial tidak tidak dikenakan pajak penghasilan. Badan atau lembaga keagamaan adalah badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan. Sedangkan…

Read More »

Peraturan Baru Tarif PPN Dalam UU HPP dan Waktu Pemberlakuannya

Pajak Penambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan kepada pengguna/konsumen atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa di dalam daerah pabean Republik Indonesia. PPN dalam bahasa Inggris disebut dengan Value Added Tax (VAT) atau Good and…

Read More »

NPWP Resmi Menggunakan NIK KTP Berdasarkan UU HPP

  Berdasarkan Pasal 1 Nomor 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengertian lain tentang NPWP adalah nomor yang diberikan…

Read More »

Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan UU HPP

Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan UU PPh didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak penghasilan terdiri dari orang pribadi atau perseorangan, warisan yang belum terbagi, dan badan….

Read More »

Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Hubungan Istimewa

Pada dasarnya, hubungan istimewa adalah terminologi regulasi domestik yang ada di Indonesia yang memiliki rujukan dengan konsep associated enterprise jika diterima secara global (Darussalam, Septriadi, & Kristiaji, 2013). OECD (2017) melalui Article 9 OECD Model Tax Convention on…

Read More »

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk PPh Badan

Berdasarkan UU PPh Pasal 1, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.  Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 UU PPh meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai…

Read More »

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan (7 – Pajak Dividen Pasca UU Cipta Kerja)

Salah satu berita baik bagi investor adalah mengenai pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak. Dividen dibebaskan dari pajak dengan persyaratan tertentu, maka secara otomatis nilai yang diterima oleh investor akan…

Read More »