Ketika menerima surat ketetapan pajak yang dianggap tidak tepat, banyak wajib pajak langsung merasa cemas. Bukan hanya karena nominal pajaknya, tetapi juga karena terbayang proses sengketa yang rumit, memakan waktu, dan apabila sampai ke tahap upaya hukum maka mengharuskan datang berkali-kali ke Pengadilan Pajak di Jakarta. Di tengah kebutuhan layanan yang cepat dan efisien, Pengadilan Pajak merespons dengan menghadirkan e-Tax Court, sebuah sistem penyelesaian sengketa pajak secara elektronik.
Apa Itu e-Tax Court?
Secara sederhana, e-Tax Court adalah sistem informasi yang disediakan Pengadilan Pajak untuk menangani administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik. Dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak. Peraturan ini menjadi payung formal bagi seluruh proses administrasi sengketa pajak berbasis digital, mulai dari pendaftaran akun hingga pengiriman salinan putusan secara elektronik.
Sebelum hadirnya sistem ini, hampir semua proses dilakukan manual: pendaftaran banding dan gugatan melalui loket atau pos, pengiriman dokumen fisik berkas sengketa, hingga penerimaan salinan putusan yang dikirimkan secara cetak. Dengan e-Tax Court, banyak tahapan kini bisa dilakukan dari mana saja sepanjang tersedia sambungan internet.
Landasan Transformasi Digital di Pengadilan Pajak
Digitalisasi peradilan bukan hal yang berdiri sendiri di Pengadilan Pajak. Secara lebih luas, Mahkamah Agung telah lebih dahulu mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022.
Pengadilan Pajak kemudian mengikuti arah kebijakan tersebut. Pada tahun 2020, Ketua Pengadilan Pajak menerbitkan Keputusan Nomor KEP-16/PP/2020 tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak, yang menandai dimulainya penerapan sidang pajak secara daring. Langkah ini kemudian dipertegas dan diperluas melalui PER-1/PP/2023 yang tidak hanya mengatur sidang elektronik, tetapi juga seluruh rangkaian administrasi sengketa pajak secara digital.
Apa Saja yang Bisa Dilakukan Melalui e-Tax Court?
Bagi wajib pajak, penanggung pajak, maupun kuasa hukum, e-Tax Court bukan hanya “portal informasi”, melainkan platform kerja untuk mengurus sengketa pajak dari awal sampai akhir. Sejumlah fitur kunci yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:
- e-Registration
Fitur ini digunakan untuk mendaftar akun e-Tax Court. Wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukum mengajukan pendaftaran secara elektronik dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan (misalnya NPWP, surat keterangan terdaftar, atau izin kuasa hukum). Setelah diverifikasi oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, pemohon akan memperoleh akun yang dapat digunakan untuk mengajukan sengketa secara daring. - e-Filing
Melalui e-Filing, pemohon dapat mengajukan banding maupun gugatan secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor Pengadilan Pajak. Berkas seperti surat banding atau gugatan dan lampiran-lampiran pendukung diunggah dalam bentuk dokumen elektronik. Sistem akan menerbitkan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda pengajuan resmi. - e-Litigation
Fitur ini mendukung tahapan persidangan, mulai dari pemberitahuan jadwal sidang, pemanggilan pihak, sampai pelaksanaan sidang secara elektronik (misalnya melalui video conference) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KEP-16/PP/2020 dan PER-1/PP/2023. - e-Putusan
Setelah majelis hakim memutus sengketa, salinan putusan dapat disampaikan secara elektronik melalui fitur e-Putusan. Hal ini mempercepat akses para pihak terhadap amar putusan tanpa harus menunggu dokumen fisik. - Dashboard Sengketa Pajak
Melalui dashboard, para pihak dapat memantau secara real-time posisi sengketa mereka: apakah masih dalam tahap registrasi, persiapan sidang, pemeriksaan, musyawarah, atau sudah diputus. Transparansi ini membantu wajib pajak memahami alur proses tanpa harus terus-menerus menghubungi petugas.
Siapa Saja yang Menggunakan e-Tax Court?
Pengguna e-Tax Court terdiri atas:
- Pemohon Terdaftar: Wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukum yang telah memiliki akun e-Tax Court untuk mengajukan banding atau gugatan.
- Termohon Terdaftar: Pejabat yang berwenang sebagai terbanding atau tergugat, misalnya Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, maupun kepala daerah atau pejabat pajak daerah.
Dengan demikian, e-Tax Court bukan hanya mempermudah wajib pajak, tetapi juga menata ulang cara instansi pajak berkomunikasi dan berproses di hadapan Pengadilan Pajak.
Sekilas Alur Mengurus Sengketa Pajak Melalui e-Tax Court
Untuk memberikan gambaran praktis, berikut ringkasan alur umum pengurusan sengketa pajak melalui e-Tax Court:
- Menyiapkan Dokumen
Wajib pajak menyiapkan dokumen dasar seperti NPWP atau identitas, surat ketetapan pajak yang disengketakan, surat keputusan keberatan (jika banding), dan dokumen pendukung lain yang relevan.
- Mendaftar Akun (e-Registration)
Pendaftaran dilakukan melalui laman resmi Pengadilan Pajak atau portal e-Tax Court. Pemohon mengisi formulir elektronik, mengunggah dokumen persyaratan, lalu menunggu verifikasi. Setelah disetujui, pemohon akan memperoleh akun dan dapat masuk ke sistem.
- Mengajukan Banding atau Gugatan (e-Filing)
Melalui akun tersebut, pemohon mengisi data sengketa dan mengunggah surat banding atau gugatan beserta lampiran. Sistem akan mengeluarkan bukti penerimaan elektronik. Sengketa kemudian diregistrasi dan diberi nomor perkara.
- Pengiriman Dokumen dan Persiapan Sidang (e-Litigation)
Para pihak dapat mengunggah dokumen tambahan, tanggapan, bantahan, atau bukti lainnya melalui sistem. Pengadilan mengatur jadwal sidang dan menyampaikannya ke para pihak.
- Sidang Secara Elektronik
Sidang dapat dilaksanakan secara langsung di ruang sidang atau secara elektronik sesuai pengaturan majelis, misalnya melalui video conference. Para pihak tetap dapat menyampaikan keterangan, menghadirkan saksi atau ahli, serta mengajukan bukti sesuai hukum acara Pengadilan Pajak, hanya media komunikasinya yang beralih ke platform digital.
- Putusan dan Akses Salinan (e-Putusan)
Setelah putusan dijatuhkan, Putusan dapat diakses secara elektronik. Hal ini memudahkan para pihak untuk segera mempelajari amar putusan dan mempertimbangkan langkah lanjutan, misalnya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung jika syaratnya terpenuhi.
E-Tax Court menunjukkan bahwa modernisasi peradilan bukan sesuatu yang abstrak. Melalui sistem ini, keterbatasan geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk memperjuangkan haknya.
Bagi wajib pajak dan praktisi pajak, memahami cara kerja e-Tax Court semakin menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan. Sementara bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara peradilan, tantangannya adalah memastikan bahwa transformasi digital ini tetap berpijak pada asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak.
