Barang Kebutuhan Pokok Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ini Daftarnya
Pajak Pertambahan Nilai melekat pada Kegiatan melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun tidak semua barang dan/atau jasa dapat dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Beberapa barang tersebut adalah barang pokok yang sangat…
Read More »Batas Penggunaan Tarif Pajak UMKM Badan
Pada tanggal 8 Juni 2018, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan adanya peraturan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki…
Read More »Resmi, Pemungut PPN Transaksi Elektronik Telah Bertambah
PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Mulai tanggal 1 Juli 2020, dengan adanya PMK Nomor 48 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/ atau JKP dari luar…
Read More »Bantuan Subsidi Gaji / Upah Dari Pemerintah
Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) dan untuk menjaga kemampuan ekonomi selama masa pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan…
Read More »Penggunaan Aplikasi e-Bupot Serentak Nasional
Pemerintah Menetapkan seluruh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04 / PJ…
Read More »Mau Datang ke KPP? Ambil Dulu Tiket Antrean Secara Online
Mulai 1 September 2020, warga masyarakat atau wajib pajak yang ingin mendapatkan pelayanan tatap muka secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus terlebih dahulu mengambil nomor tiket antrean dengan membuka laman https://kunjung.pajak.go.id. Laman ini menyediakan layanan pengambilan…
Read More »Potongan Angsuran PPh Pasal 25 Naik Jadi 50 Persen
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa wajib pajak yang bergerak pada 1.013 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, serta perusahaan di kawasan berikat berhak mendapatkan tambahan potongan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dari…
Read More »Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
PPh Pasal 26 erat hubungannya dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan PPh Pasal 26 UU PPh mengatur mengenai prinsip dan dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP Luar Negeri selain BUT yang bersumber dari…
Read More »Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 26
PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak (WP) Luar Negeri, baik Badan ataupun Orang Pribadi, selain Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang bersumber dari Indonesia. Tarif PPh Pasal 26 pada dasarnya memiliki…
Read More »ebupotlearning.com, Portal Tutorial Penggunaan Aplikasi eBupot
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, Wajib Pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia, diwajibkan membuat Bukti Pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau…
Read More »