Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
PPh Pasal 26 erat hubungannya dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan PPh Pasal 26 UU PPh mengatur mengenai prinsip dan dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP Luar Negeri selain BUT yang bersumber dari…
Read More »Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 26
PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak (WP) Luar Negeri, baik Badan ataupun Orang Pribadi, selain Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang bersumber dari Indonesia. Tarif PPh Pasal 26 pada dasarnya memiliki…
Read More »ebupotlearning.com, Portal Tutorial Penggunaan Aplikasi eBupot
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, Wajib Pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia, diwajibkan membuat Bukti Pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau…
Read More »Fasilitas Atas Tambahan Penghasilan Honorarium Atau Imbalan Lain (PP 29 Tahun 2020)
Sehubungan dengan belum berakhirnya pandemic Corona Virus Disease(COVID-19), Wajib Pajak Orang Pribadi diberikan fasilitas tambahan atas penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain. Fasilitas tersebut diberikan hanya kepada Wajib Pajak tertentu, yaitu : Wajib Pajak Orang Pribadi…
Read More »Penghasilan Dari Penggantian Atas Penggunaan Harta (PP 29 Tahun 2020)
Fasilitas insentif yang diberikan oleh Pemerintah bagi Wajib Pajak sehubungan dengan COVID-19 juga berlaku bagi penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta. Penghasilan tersebut merupakan kompensasi atau penggantian dengan nama dan dalam bentuk apapun dari: persewaan harta…
Read More »Serentak, PKP Wajib Gunakan e-Bupot Mulai Agustus 2020
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dilakukan dengan membuat Bukti Pemotongan PPh atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan. Bukti Pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh…
Read More »Sumbangan Yang Dapat Dibiayakan (Fasilitas PP 29 Tahun 2020)
Berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 mengenai Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19), Pemerintah memberikan fasilitas bagi para pemberi sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia. Fasilitasnya yaitu berupa pengurangan bruto dari…
Read More »PPN Tidak Dipungut (Kapet Dan Toko Bebas Bea)
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan memiliki potensi untuk cepat tumbuh, dan/atau mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau memiliki potensi pengembalian investasi yang…
Read More »Fasilitas PPh Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Fasilitas Baru Dengan PP 29 Tahun 2020)
Pemerintah kembali mengeluarkan fasilitas dan insentif terkait dengan penanganan kasus dampak Covid 19. Yang terbaru, Pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease2019. Fasilitas yang diberikan yaitu:…
Read More »New Normal Layanan Tatap Muka Di KPP
Pemerintah saat ini terus menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) namun dengan cara menerapkan pola hidup yang baru (New Normal). Tidak hanya perusahaan swasta yang sudah mulai berjalan dengan menerapkan new normal, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pun juga…
Read More »