Penulis: Denashya Mayaretna Deswardani
Apakah Jasa Boga Tidak Dikenakan PPN?
Dalam lingkup pengolahan makanan dan minuman, jasa boga atau katering merupakan industri yang sedang berkembang. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan katering sebagai perusahaan yang melayani pesanan makanan untuk acara-acara seperti pesta dan kumpul-kumpul.
Read More »Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memberikan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu wajib memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tingkat tertentu sesuai dengan PMK Nomor 71/PMK.03/2022. Tujuan aturan ini adalah untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, keadilan, dan kejelasan…
Read More »Perlakuan Perpajakan Atas Pembayaran Bulanan Dalam Kontrak BOT (Build, Operate, Transfer)
BOT adalah perjanjian kerja sama dimana pemilik tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama perjanjian tersebut berlaku. Setelah itu pemilik hak atas tanah mendapat hak milik atas bangunan tersebut.
Read More »Mekanisme Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Guna Memudahkan Wajib Pajak
Pajak atas penghasilan yang diterima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain, dengan nama atau dalam keadaan apapun, sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
Read More »Penjelasan Terkait Tax Treaty Atau P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda)
P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda), juga dikenal sebagai Tax Treaty, adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang mengatur bagaimana hak pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk salah satu atau kedua negara didistribusikan dengan tujuan meminimalkan…
Read More »Pengenaan Pajak Atas Penjualan Barang Bekas Atau Preloved
Barang bekas adalah produk yang telah mencapai akhir masa pakainya dan tidak dapat lagi digunakan oleh pemilik aslinya. Di Indonesia, upaya penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan barang bekas masih terus dilakukan. Tujuan dari usulan reformasi perpajakan di…
Read More »Perbedaan Perubahan Data Wajib Pajak Dengan Perubahan Alamat Wajib Pajak
Perubahan data wajib pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang menunjuk KPP atau pejabat untuk melakukan perubahan data wajib pajak. Perubahan dilakukan paling lambat satu hari kerja setelah diterbitkannya Tanda Terima Elektronik (BPE) atau penyampaian Bukti Penerimaan…
Read More »Mengenal PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan)
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan permohonan perpajakan kepada Wajib Pajak dan dapat memberikan pelayanan permohonan bantuan kepada Wajib Pajak.
Read More »Simak! Perhitungan Kredit Pajak Luar Negeri PPh 24 Wajib Pajak Orang Pribadi
PPh 24 mengatur tata cara pengkreditan pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.
Read More »Revisi UU KUP Merubah Besaran Sanksi Denda Keberatan Dan Banding Jadi Lebih Ringan
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan apabila berpendapat bahwa jumlah kerugian, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) diajukan keberatan atas dokumen-dokumen sebagai berikut:
Read More »