Penulis: Friska Prisillia
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan (4 – Tata Cara Permohonan Subjek Pajak Orang Pribadi)
Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak merupakan hal yang baru dalam aturan perpajakan. Pasal 4 PMK Nomor 18/PMK.03/2021 menjelaskan tata cara untuk memperoleh surat keterangan tersebut, yaitu:
Read More »Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan (3 – Subjek Pajak Orang Pribadi)
Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di bagian ketujuh tentang perpajakan, pada Pasal 111 ada perubahan dalam aturan mengenai subjek pajak yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada PMK Nomor 18/PMK.03/2021 yang…
Read More »Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan (2 – Bunga Obligasi Turun Menjadi 10%)
Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Upaya untuk mewujudkan cipta…
Read More »Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan (1 – Gambaran Umum)
Pada peraturan UU Cipta Kerja yang mulai berlaku sejak Februari 2021, klaster perpajakan merupakan salah satu bagian yang paling disorot karena adanya perubahan sekaligus dalam tiga Undang-Undang Perpajakan Indonesia. UU Perpajakan tersebut adalah UU pasal 111 (mengubah UU…
Read More »PPh 25 Untuk UMKM Tahun 2021 cukup RP. 0 ,-
Pada tahun 2021 apakah UMKM tidak perlu bayar pajak?
Read More »Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah?
Penambahan kasus virus corona di seluruh dunia masih terus terjadi. Pada saat ini di Indonesia mencapai 14 ribu jiwa positif virus corona dan memiliki dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia. Dengan tujuan mendukung penanggulangan dampak virus corona maka…
Read More »Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Fasilitas Perpajakan Impor Barang Penanganan Covid 19
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan ancaman yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Nomor 34/PMK.04/2020 mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta…
Read More »Pemajakan Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
Direktorat Jendral Pajak segera menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengenaan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam waktu dekat. Pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik dilakukan terhadap kegiatan usaha yang tumbuh karena…
Read More »Cara penggunaan Tarif Baru (22%) PPh Badan Pada E-SPT Dan E-Form
Dengan telah diterbitkannya Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020, maka salah satu fasilitasnya adalah berupa pengurangan tarif untuk perhitungan…
Read More »Perpanjangan Pengajuan Keberatan Oleh WP & Perpanjangan Penyelesaian
Responsdan support Pemerintah atas wabah Covid-19 untuk dukungan dan pemulihan dunia usaha salah satunya adalah dengan menerbitkan PERPPU-1/2020 dengan ketentuan perpanjangan pengajuan keberatan dan penyelesaian layanan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian permohonan keberatan oleh Wajib Pajak (diperpanjang maksimal 6…
Read More »