Perubahan Ketentuan Faktur Pajak Digunggung
Perubahan karakteristik yang dapat menggunakan Faktur Pajak (FP) Digunggung merupakan salah satu manfaat yang ditimbulkan Per-03/PJ/2022 yang saat ini sudah resmi digantikan oleh Per-29/PJ/2015.
Read More »Fasilitas Perpajakan Bagi Kawasan Berikat
Kawasan berikat merupakan suatu Kawasan atau tempat penimbunan yang memiliki Batasan-batasan tertentu di wilayah pabean. Kawasan ini digunakan untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah sebelum diimpor atau diekspor.
Read More »Ketentuan Pengenaan Tarif Pajak Atas Hadiah Lomba Olahraga Berdasarkan Penerimanya
Jika seseorang atau organisasi menyelenggarakan pertandingan olahraga dan menerima pembayaran untuk itu, maka kegiatan tersebut dikenakan pajak penghasilan (PPh).
Read More »Ketentuan Perpajakan Untuk Alat Berat
Alat berat adalah alat yang dirancang untuk membantu pekerjaan konstruksi dan teknik sipil yang sulit diselesaikan dengan hanya menggunakan tenaga manusia, dioperasikan dengan motor, dan tidak melekat secara permanen pada suatu lokasi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada…
Read More »Ketentuan Cara Melaporkan SPT Masa Bea Materai
Pemungut materai wajib mencatat pemungutan dan penyetoran materai sesuai dengan pasal 7 huruf c peraturan menteri keuangan no. 151/2021.
Read More »Ketentuan PPN Atas Jasa Pengiriman Paket
Saat mendistribusikan barang melalui darat, laut, atau udara, perusahaan yang menyediakan layanan pengiriman barang logistik dan ritel terlibat dalam aktivitas komersial yang dikenal sebagai ekspedisi.
Read More »Pemakaian Sertel Lama Harus Diperbaharui Sesuai PMK 63/2021
Sertifikat Elektronik merupakan terminologi yang menjadi perhatian Pengusaha Kena Pajak. Sertel, atau sertifikat digital, adalah sertifikat digital yang mencantumkan identitas elektronik dan tanda tangan yang menetapkan status subjek hukum wajib pajak dalam transaksi elektronik. Direktorat Jenderal Pajak atau…
Read More »PPN Dibebaskan Dan PPN Tidak Dipungut Pada Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Pemerintah menerbitkan peraturan turunan Undang – Undang Harmonisasi Pemerintah Klaster PPN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 yang diundangkan sejak 12 Desember 2022 tentang pemberian fasilitas impor dan/atau penyerahan barang tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Peraturan…
Read More »Ketentuan Pada Turunan UU HPP Klaster PPN Dalam PP Nomor 44 Tahun 2022
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat peraturan turunan dari Undang – Undang tersebut yang mengatur tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah…
Read More »3 Hal Yang Perlu Disiapkan Oleh Pajak UMKM Pada Akhir Tahun
Perpajakan di Indonesia menganut sistem Self-Assessment atau Wajib Pajak memiliki wewenag untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini digunakan dalam perpajakan pusat baik bagi perusahaan yang sudah besar ataupun UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM…
Read More »