Home » Pajak Lainnya
Kripto Kena Pajak Berdasarkan PMK 68/Pmk.03/2022, Simak Perhitungannya!
Berdasarkan Pasal 4 (14) PMK 68/PMK.03/2022 aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa…
Read More »Simak Perhitungan PPh Pasal 23 Dan PPh Pasal 26 Pada Fintech Menurut PMK 69/PMK.03/2022
Berdasarkan PMK 69/PMK.03/2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial penghasilan berupa bunga pinjaman dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam dikenakan pajak penghasilan. Dalam Bab II pelaku pada layanan pinjam meminjam terdiri dari pemberi pinjaman,…
Read More »Simak ! PMK Baru Mengatur Fintech Mulai Tanggal 1 Mei 2022
Menurut UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) tarif PPN sebesar 11% mulai dikenakan tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Menurut PMK No. 69/PMK.03/2022 tarif PPN sebesar 11% dan…
Read More »Penerapan Joint Endorsement
Berdasarkan PP 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas (KPBPB) disebutkan bahwa kawasan KPBPB merupakan kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak…
Read More »Portal Layanan DJP (Lanjutan)
Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-12/PJ.09/2021 mengenai Pengembangan Fitur Baru Dalam Aplikasi Layanan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak di Tahun 2021 telah melakukan pengembangan pada beberapa fitur yang terdapat pada website pajak.go.id antara lain:
Read More »Portal Layanan DJP
Kegiatan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan Wajib Pajak secara online melalui website yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu djponline.pajak.go.id. Syarat utama agar dapat mengakses website tersebut Wajib Pajak harus memiliki NPWP setelah itu dapat mengaktifkan akun…
Read More »Kenali Wajib Pajak Non Efektif
Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disebutkan jika NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang digunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan…
Read More »Apa Itu e-Bupot Unifikasi?
Aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh…
Read More »Pelaporan SPT Tahunan Melalui e-Form Dan e-Filing
Wajib Pajak terutama yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki kewajiban untuk melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu jumlah harta dan kewajiban melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan aplikasi perpajakan guna mempermudah administrasi perpajakan…
Read More »Pajak Karbon Mulai Berlaku 1 April 2022
Kementerian Keuangan RI telah menetapkan tonggak sejarah baru terkait dukungan pada perubahan iklim dunia. Pada 7 Oktober 2021, pajak karbon lahir melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan menambah sederetan kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendali…
Read More »