Penulis: Syifa Zahartika
Simak! Ketentuan Baru pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan pada 12 Desember 2022 lalu, terdapat beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),…
Read More »PPN Dibebaskan dan PPN Tidak Dipungut pada Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Pemerintah menerbitkan peraturan turunan Undang – Undang Harmonisasi Pemerintah Klaster PPN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 yang diundangkan sejak 12 Desember 2022 tentang pemberian fasilitas impor dan/atau penyerahan barang tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Peraturan…
Read More »Ketentuan pada Turunan UU HPP Klaster PPN dalam PP Nomor 44 Tahun 2022
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat peraturan turunan dari Undang – Undang tersebut yang mengatur tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah…
Read More »Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pihak Pengelolanya
Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih dikenal dengan PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya….
Read More »Mulai 21 Desember 2020, Penetapan dan Pengaktifan Wajib Pajak Non Efektif Tidak Perlu ke KPP
Mulai tanggal 21 Desember 2020, Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif tidak perlu datang ke KPP dan dapat dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran live chat Kring Pajak pada situs…
Read More »Pelaporan PPN Cabang Dengan Status PKP Dipusatkan
Pemusatan PPN adalah pemilihan tempat penerbitan dan pengkreditan faktur pajak. Tempat yang dipilih sebagai pemusatan juga berfungsi sebagai tempat pelaporan SPT masa PPN. Latar Belakang munculnya pemusatan PPN karena adanya Pengusaha Kena Pajak yang memiliki banyak cabang. Untuk…
Read More »UU Cipta Kerja, Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan (PPN)
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja beberapa waktu lalu ramai dibicarakan dan pada 2 November 2020 telah resmi disahkan dan diundangkan sebagai Undang – Undang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law Cipta Kerja. UU Omnibus Law…
Read More »Januari 2021, Undang-Undang Bea Meterai Nomor 10 Tahun 2020 Resmi Berlaku
Setelah disahkan pada bulan September 2020 lalu, Undang – Undang Bea Meterai Nomor 10 Tahun 2020 mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Pada Undang – Undang tersebut ditetapkan bahwa tarif tunggal bea meterai adalah Rp.10.000,-. Tujuan tarif tunggal…
Read More »Undang – Undang Terbaru Bea Meterai, Berapa Tarifnya?
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang terbaru Bea Meterai Tahun 2020. Undang-Undang Bea Meterai yang baru ini akan Menggantikan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985 yang telah berlaku selama 35 tahun dan belum pernah mengalami perubahan. Tujuan dari pengesahan Undang-Undang…
Read More »Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan PHTB
Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta…
Read More »