Penulis: Syifa Zahartika

Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pihak Pengelolanya

Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih dikenal dengan PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya….

Read More »

Mulai 21 Desember 2020, Penetapan dan Pengaktifan Wajib Pajak Non Efektif Tidak Perlu ke KPP

Mulai tanggal 21 Desember 2020, Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif tidak perlu datang ke KPP dan dapat dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran live chat Kring Pajak pada situs…

Read More »

Pelaporan PPN Cabang Dengan Status PKP Dipusatkan

Pemusatan PPN adalah pemilihan tempat penerbitan dan pengkreditan faktur pajak. Tempat yang dipilih sebagai pemusatan juga berfungsi sebagai tempat pelaporan SPT masa PPN. Latar Belakang munculnya pemusatan PPN karena adanya Pengusaha Kena Pajak yang memiliki banyak cabang. Untuk…

Read More »

UU Cipta Kerja, Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan (PPN)

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja beberapa waktu lalu ramai dibicarakan dan pada 2 November 2020 telah resmi disahkan dan diundangkan sebagai Undang – Undang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law Cipta Kerja. UU Omnibus Law…

Read More »

Januari 2021, Undang-Undang Bea Meterai Nomor 10 Tahun 2020 Resmi Berlaku

Setelah disahkan pada bulan September 2020 lalu, Undang – Undang Bea Meterai Nomor 10 Tahun 2020 mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Pada Undang – Undang tersebut ditetapkan bahwa tarif tunggal bea meterai adalah Rp.10.000,-. Tujuan tarif tunggal…

Read More »

Undang – Undang Terbaru Bea Meterai, Berapa Tarifnya?

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang terbaru Bea Meterai Tahun 2020. Undang-Undang Bea Meterai yang baru ini akan Menggantikan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985 yang telah berlaku selama 35 tahun dan belum pernah mengalami perubahan. Tujuan dari pengesahan Undang-Undang…

Read More »

Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan PHTB

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta…

Read More »

Mau Ubah Data Tanpa Harus ke KPP? Begini Caranya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melalui akun sosial medianya menginformasikan mengenai perubahan data wajib pajak. Mulai 12 Oktober, wajib pajak yang ingin melakukan perubahan data tidak harus lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) atau Kantor Pelayanan…

Read More »

Kebijakan Terbaru Tentang Jasa Keagamaan Yang Tidak Dikenai PPN

Mulai 22 Agustus 2020, telah resmi berlaku Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor PMK 92/PMK.03/2020. Peraturan tersebut mengatur tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam PMK 92/PMK.03/2020 disebutkan bahwa terdapat jasa tertentu…

Read More »

Barang Kebutuhan Pokok Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ini Daftarnya

Pajak Pertambahan Nilai melekat pada Kegiatan melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun tidak semua barang dan/atau jasa dapat dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Beberapa barang tersebut adalah barang pokok yang sangat…

Read More »