Tag: PPN
Penerapan Joint Endorsement
Berdasarkan PP 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas (KPBPB) disebutkan bahwa kawasan KPBPB merupakan kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak…
Read More »Pengkreditan Pajak Masukan PPN pada UU Cipta Kerja
Pada peraturan UU pasal 112 menganai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pasal 54 dan 55 ayat (1) PMK-18/2021 membahas mengenai pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan. Adapun kriteria PM yang dapat dikreditkan bagi PKP yang…
Read More »Gambaran umum PPN UU Cipta Kerja
Pada peraturan UU pasal 112 menganai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur dalam PMK NOMOR 18/PMK.03/2021 dan PP NOMOR 9 TAHUN 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha mengalami banyak perubahan…
Read More »Peraturan Baru Tarif PPN Dalam UU HPP dan Waktu Pemberlakuannya
Pajak Penambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan kepada pengguna/konsumen atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa di dalam daerah pabean Republik Indonesia. PPN dalam bahasa Inggris disebut dengan Value Added Tax (VAT) atau Good and…
Read More »Pelaporan PPN Cabang Dengan Status PKP Dipusatkan
Pemusatan PPN adalah pemilihan tempat penerbitan dan pengkreditan faktur pajak. Tempat yang dipilih sebagai pemusatan juga berfungsi sebagai tempat pelaporan SPT masa PPN. Latar Belakang munculnya pemusatan PPN karena adanya Pengusaha Kena Pajak yang memiliki banyak cabang. Untuk…
Read More »Syarat Penjualan Barang Ke Pemerintah Tidak Dipungut PPN dan PPnBM Oleh Pemerintah
Pemerintah memberikan kemudahan, mendorong kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan pelayanan kepada instansi pemerintah dengan melakukan penyesuaian tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak bagi instansi…
Read More »UU Cipta Kerja, Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan (PPN)
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja beberapa waktu lalu ramai dibicarakan dan pada 2 November 2020 telah resmi disahkan dan diundangkan sebagai Undang – Undang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law Cipta Kerja. UU Omnibus Law…
Read More »Begini cara input data Dokumen Lain atas pemungutan PPN dari transaksi PMSE
Apakah Anda adalah salah satu dari pengguna layanan seperti Google Ads ataupun Netflix? Atau mungkin pelanggan dari aplikasi online meeting Zoom? Saat ini silahkan perhatikan pada dokumen tagihan yang Anda terima. Ya, ada yang berbeda kini, yaitu adanya…
Read More »Kebijakan Terbaru Tentang Jasa Keagamaan Yang Tidak Dikenai PPN
Mulai 22 Agustus 2020, telah resmi berlaku Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor PMK 92/PMK.03/2020. Peraturan tersebut mengatur tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam PMK 92/PMK.03/2020 disebutkan bahwa terdapat jasa tertentu…
Read More »Barang Kebutuhan Pokok Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ini Daftarnya
Pajak Pertambahan Nilai melekat pada Kegiatan melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun tidak semua barang dan/atau jasa dapat dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Beberapa barang tersebut adalah barang pokok yang sangat…
Read More »