Tag: PPN
Peraturan Baru Pengenaan PPN Pada Jasa Agen Asuransi
Pada 30 Maret 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan peraturan baru tentang pemungutan PPN atas jasa yang diberikan oleh agen asuransi, maka kita perlu memperluas basis pajak. Ketentuan ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/PMK.O3/2022…
Read More »Peraturan PER-11/PJ/2022 memuat Perubahan dari PER-03/PJ/2022, Berlaku 1 September 2022
PER-11/PJ/2022 ditetapkan pada 4 Agustus 2022 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian, pada 1 September 2022 PKP harus memperhatikan ketentuan Pasal PER-11/PJ/2022 ketika mencantumkan identitas PKP pembeli dalam faktur pajak. Peraturan Dirjen Pajak…
Read More »Simak! Berikut Ini Jasa Yang Dikenakan PPN Menurut PMK Terbaru
Berdasarkan PMK No. 71/PMK.03/2022 pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa kena pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. Jasa kena pajak yang dikenakan PPN meliputi: Jasa pengiriman paket Jasa biro perjalanan wisata…
Read More »Simak Perhitungan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 pada Fintech Menurut PMK 69/PMK.03/2022
Berdasarkan PMK 69/PMK.03/2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial penghasilan berupa bunga pinjaman dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam dikenakan pajak penghasilan. Dalam Bab II pelaku pada layanan pinjam meminjam terdiri dari pemberi pinjaman,…
Read More »Simak ! PMK Baru Mengatur Fintech Mulai Tanggal 1 Mei 2022
Menurut UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) tarif PPN sebesar 11% mulai dikenakan tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Menurut PMK No. 69/PMK.03/2022 tarif PPN sebesar 11% dan…
Read More »Penerapan Joint Endorsement
Berdasarkan PP 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas (KPBPB) disebutkan bahwa kawasan KPBPB merupakan kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak…
Read More »Pengkreditan Pajak Masukan PPN pada UU Cipta Kerja
Pada peraturan UU pasal 112 menganai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pasal 54 dan 55 ayat (1) PMK-18/2021 membahas mengenai pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan. Adapun kriteria PM yang dapat dikreditkan bagi PKP yang…
Read More »Gambaran umum PPN UU Cipta Kerja
Pada peraturan UU pasal 112 menganai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur dalam PMK NOMOR 18/PMK.03/2021 dan PP NOMOR 9 TAHUN 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha mengalami banyak perubahan…
Read More »Peraturan Baru Tarif PPN Dalam UU HPP dan Waktu Pemberlakuannya
Pajak Penambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan kepada pengguna/konsumen atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa di dalam daerah pabean Republik Indonesia. PPN dalam bahasa Inggris disebut dengan Value Added Tax (VAT) atau Good and…
Read More »Pelaporan PPN Cabang Dengan Status PKP Dipusatkan
Pemusatan PPN adalah pemilihan tempat penerbitan dan pengkreditan faktur pajak. Tempat yang dipilih sebagai pemusatan juga berfungsi sebagai tempat pelaporan SPT masa PPN. Latar Belakang munculnya pemusatan PPN karena adanya Pengusaha Kena Pajak yang memiliki banyak cabang. Untuk…
Read More »