Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Apakah Harus?
PPS adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta dan diatur berdasarkan PMK-196/PMK.03/2021. PPS dilaksanakan pada 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022….
Read More »Ringkasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Lanjutan ….. Bab IV Pajak Pertambahan Nilai (PPN) UU HPP mengatur tentang pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN, tarif PPN, serta kemudahan PPN. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan…
Read More »Ringkasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun sistematika dalam UU HPP yang terdiri dari:
Read More »Pengkreditan Pajak Masukan PPN Pada UU Cipta Kerja
Pada peraturan UU pasal 112 menganai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pasal 54 dan 55 ayat (1) PMK-18/2021 membahas mengenai pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan. Adapun kriteria PM yang dapat dikreditkan bagi PKP yang…
Read More »Gambaran Umum PPN UU Cipta Kerja
Pada peraturan UU pasal 112 menganai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur dalam PMK NOMOR 18/PMK.03/2021 dan PP NOMOR 9 TAHUN 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha mengalami banyak perubahan…
Read More »Sisa Lebih Yang Dikecualikan Dari Objek PPh
Berdasarkan Pasal 48 PMK-18/2021 badan atau lembaga keagamaan dan sosial tidak tidak dikenakan pajak penghasilan. Badan atau lembaga keagamaan adalah badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan. Sedangkan…
Read More »Peraturan Baru Tarif PPN Dalam UU HPP Dan Waktu Pemberlakuannya
Pajak Penambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan kepada pengguna/konsumen atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa di dalam daerah pabean Republik Indonesia. PPN dalam bahasa Inggris disebut dengan Value Added Tax (VAT) atau Good and…
Read More »NPWP Resmi Menggunakan NIK KTP Berdasarkan UU HPP
Berdasarkan Pasal 1 Nomor 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengertian lain tentang NPWP adalah nomor yang diberikan…
Read More »Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan UU HPP
Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan UU PPh didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak penghasilan terdiri dari orang pribadi atau perseorangan, warisan yang belum terbagi, dan badan….
Read More »Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Hubungan Istimewa
Pada dasarnya, hubungan istimewa adalah terminologi regulasi domestik yang ada di Indonesia yang memiliki rujukan dengan konsep associated enterprise jika diterima secara global (Darussalam, Septriadi, & Kristiaji, 2013). OECD (2017) melalui Article 9 OECD Model Tax Convention on…
Read More »