Apa Itu e-Bupot Unifikasi?
Aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh…
Read More »Pelaporan SPT Tahunan Melalui e-Form Dan e-Filing
Wajib Pajak terutama yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki kewajiban untuk melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu jumlah harta dan kewajiban melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan aplikasi perpajakan guna mempermudah administrasi perpajakan…
Read More »Pajak Karbon Mulai Berlaku 1 April 2022
Kementerian Keuangan RI telah menetapkan tonggak sejarah baru terkait dukungan pada perubahan iklim dunia. Pada 7 Oktober 2021, pajak karbon lahir melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan menambah sederetan kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendali…
Read More »Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Apakah Harus?
PPS adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta dan diatur berdasarkan PMK-196/PMK.03/2021. PPS dilaksanakan pada 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022….
Read More »Ringkasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Lanjutan ….. Bab IV Pajak Pertambahan Nilai (PPN) UU HPP mengatur tentang pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN, tarif PPN, serta kemudahan PPN. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan…
Read More »Ringkasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun sistematika dalam UU HPP yang terdiri dari:
Read More »Pengkreditan Pajak Masukan PPN Pada UU Cipta Kerja
Pada peraturan UU pasal 112 menganai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pasal 54 dan 55 ayat (1) PMK-18/2021 membahas mengenai pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan. Adapun kriteria PM yang dapat dikreditkan bagi PKP yang…
Read More »Gambaran Umum PPN UU Cipta Kerja
Pada peraturan UU pasal 112 menganai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur dalam PMK NOMOR 18/PMK.03/2021 dan PP NOMOR 9 TAHUN 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha mengalami banyak perubahan…
Read More »Sisa Lebih Yang Dikecualikan Dari Objek PPh
Berdasarkan Pasal 48 PMK-18/2021 badan atau lembaga keagamaan dan sosial tidak tidak dikenakan pajak penghasilan. Badan atau lembaga keagamaan adalah badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan. Sedangkan…
Read More »Peraturan Baru Tarif PPN Dalam UU HPP Dan Waktu Pemberlakuannya
Pajak Penambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan kepada pengguna/konsumen atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa di dalam daerah pabean Republik Indonesia. PPN dalam bahasa Inggris disebut dengan Value Added Tax (VAT) atau Good and…
Read More »